Ketua Pokja Kemendes PDTT: Peran Aktif Masyarakat, Akan Mengurangi Potensi Penyelewengan Dana Desa

Nasional

Editor Badauni AP


Seputarsulawesi.com, Jakarta – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat Sipil Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Idham Arsyad, menilai saat ini masyarakat harus aktif, dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

Ia mengatakan, masyarakat harus aktif dan mengambil peran tersebut, hal itu akibat maraknya oknum yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti bupati dan kepala kejaksaan negeri Pamekasan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa, sehingga mengundang keprihatinan banyak kalangan, Jumat, 4 Agustus 2017.

“Masyarakat harus aktif terlibat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Mulai dari proses pencairan, rencana pengunaan, hingga impelementasi program dana desa di lapangan. Keterlibatan publik akan meminimalisir ruang penyelewengan dana desa,” ujar Idham Arsyad, di Jakarta, Kamis, 3 Agusutus 2017, kemarin.

Ia menjelaskan, saat ini masih banyak masyarakat yang abai terhadap arti penting dana desa. Mereka masih mempercayakan pengelolaan desa termasuk dana desa, kepada kepala desa dan elit desa lainnya.

Kondisi ini terjadi akibat masih kuatnya pola lama, yang mengabaikan peran masyarakat dalam perumusan pembangunan desa. “Tranformasi desa dari tatanan lama yang bertumpu pada kepala desa dan elit desa lainnya menuju tatatan baru desa yang participatif, transparancy, dan akuntable, membutuhkan waktu. Dan proses perubahan tersebut,sangat perlu mendapatkan pendampingan,” katanya.

Idham mengungkapkan berdasarkan pengamatan dari sejumlah anggota pokja masyarakat sipil dan jaringanya menunjukkan adanya perbedaaan kapasitas antar desa. Sebagian kecil desa sudah maju dan menerapkan prinsip prinsip good governance dan pemberdayaan masyarakat,

Namun menurut Idham, sebagian desa, masih ada yang menerapkan menunggu intruksi dan bahkan masih bertumpu pada perilaku elit desa dalam proses pembangunan di wilayahnya.

“Kondisi tersebut memunculkan peluang besar penyimpangan dari para elit desa dalam mengelola dana desa yang jumlah mencapai miliaran rupiah,” katanya.

Ia menilai, pendamping desa mempunyai peran strategis, dalam mempercepat proses peralihan pola lama desa yang bertumpu pada elit desa ke pola baru, di mana masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan desa mereka sesuai semangat azas recognisi.

Menurutnya pendamping desa jangan hanya berkutat persoalan pendampingan pengelolaan dana desa, lebih dari dari pada itu beberapa pekerjaan strategis juga harus dilakukan seperti membangun kesadaran warga tentang kewenagan desa, mendorong keterlibatan dalam perencanaan pembangunan hinga membangun sinergi dengan desa lain.

“Saat ini perlu penataan mekanisme kinerja pendamping desa sehingga kinerjanya menyentuh aspek-aspek penguatan masyarakat, disamping pendampingan kepada pemerintah desa seperti yang selama ini difokuskan,” ucap Idham.