Marabahaya Proyek Setrum

Seko; Kisah Marginalisasi hingga Ancaman Proyek Setrum (4 Habis)

20 Apr 2017, 07:12:14 WIB || Editor:IQ Arsyad Liputan Khusus

Marabahaya Proyek Setrum  Gambar by Nick Copter

Seputarsulawesi.com, Makassar - Walau termarginalkan, jauh dari program pembangunan, tetapi Seko tetaplah negeri subur dengan sumberdaya alam yang melimpah. Berkat kesuburan alam yang melimpah itu, Seko banyak peminat. Pelaku ekonomi raksasa mensasar isi perut bumi Seko yang subur itu. Korporasi pertambangan pun satu persatu menghampiri Seko “si jantung Sulawesi” itu. Sejak tahun 2011, sedikitnya sepuluh industri pertambangan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Seko dengan luasan total, 237.984 Ha.

baca juga: Marginalisasi, Derita yang Tak Usai di Seko

Kesepuluh industri tambang itu adalah; PT. Aneka Tambang (emas), PT. Seko Bukit Mas (bijih besi), PT. Sapta Cipta Kencana Wisma (bijih besi), PT. Andalan Prima Cakrawala (bijih besi), PT. Trisakti Panca Sakti (bijih besi), PT. Citra Palu Mineral (logam dasar), PT. Kalla Arebamma (bijih besi), PT. Kalla Arebamma (emas), PT. Dataran Seko Perkasa (bijih besi), dan PT. Samudra Raya Prima (bijih besi).

Tetapi industri tambang itu belum beroperasi. Menurut sumber seputarsulawesi.com, tidak beroperasinya industri tambang itu karena terkendala listrik di Seko.

Maka pada tahun 2012-2014 terciumlah sebuah rencana besar dari orang-orang besar untuk membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di “jantung Sulawesi” itu. PT. Seko Power Prima (PT. SPP) dan PT. Seko Prada (PT. SP) dikabarkan mulai merangsek menginjakkan kaki di bumi Seko. Konon, kedua korporasi ini disokong oleh korporasi asal Tiongkok. Kedua perusahaan itu hendak membangun PLTA di Seko dengan kapasitas 380 MW. Warga pun mulai resah dengan rencana proyek raksasa setrum itu.

Warga curiga, rencana kedua perusahaan itu membangun PLTA disana bukan untuk menerangi rumah warga belaka. Tetapi ada rencan lain dibaliknya, yakni, menyediakan listrik untuk industri pertambangan mineral yang belum beroprasi lantaran terkendala listrik. Dan bila itu terjadi, habislah mereka, rusaklah Seko, “jantung Sulawesi” itu akan terluka.

Kecurigaan warga dan publik pun makin terang dengan mencermati regulasi kelistrikan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 19 tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW.

baca juga: Seko; Kisah Marginalisasi hingga Ancaman Proyek Setrum (2)

Permen ESDM itu menerangkan bahwa, pembelian tenaga listrik yang dapat dilakukan oleh PLN pada perusahaan PLTA hanya bisa dengan batas maksimal 10 MW. Sementara PT. SPP dan PT. SP hendak membangun PLTA dengan kapasitas 380 MW. Pertanyaannya, selebihnya (370 MW) hendak diapakan? Dari sinilah kemudian warga dan publik mencurigai proyek setrum itu sesungguhnya untuk menyuplai pembangunan perusahaan-perusahaan tambang yang telah mengantongi izin eksplorasi di Kecamatan Seko dan Rampi. Dengan kata lain, setrum PLTA yang dikelola PT. SPP dan PT. SP kelak akan dijual kepada perusahaan-perusahaan tambang itu.

Rencana proyek setrum itu lalu melahirkan perpecahan ditingkat warga. Pro dan kontra terjadi disana. Padahal, sebelumnya warga Seko senantiasa menyatu. Kelompok yang pro PLTA didominasi oleh politisi, birokrasi dan sebagian kelompok intelektual yang membenarkan proses perampasan atas wilayah masyarakat adat Seko.

Sementara sebagian besar warga Seko menolak rencana proyek itu. Penolakan masyarakat Seko Tengah yang ada di Desa Tanamakaleang, Hoyane, dan Embonnatana yang juga merupakan wilayah ada Komunitas Adat Pohoneang dan Hoyane sudah berlangsung sejak tahun 2012. Wilayah Komunitas Adat Pohoneang memiliki luas wilayah adat 4.413,44 Ha dengan jumlah penduduk 410 KK terdiri dari 890 laki-laki dan 927 perempuan, dan wilayah Komunitas Adat Hoyane memiliki luas 18.970,57 Ha dengan jumlah penduduk 169 KK terdiri dari 390 laki-laki dan 437 perempuan.

Protes masyarakat dan aksi pengusiran serta penyanderaan pekerja PLTA PT. SPP di lokasi yang melakukan pengerjaan tanpa izin masyarakat adat Seko Tengah mulai mengemuka tahun 2014 lalu. Penolakan masyarakat adat Seko karena mereka bedaulat atas wilayahnya sebagimana pula diakui dalam Perda No. 12 tahun 2004 tentang Perlindungan Masyarakat, yang diperkuat dengan SK yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara No.300 tahun 2004 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko. Salah satu pointnya adalah: Setiap pemberian izin-izin pemanfaatan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat Seko harus atas persetujuan masyarakat adat Seko (point a pasal 10).

Menurut Mahir Takaka, Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam sebuah kesempatan menjelaskan, bahwa masyarakat adat di Seko, yaitu Pohoneang, Amballong, dan Hoyyane, menolak PLTA tersebut karena beberapa alasan. Pertama, pembangunan PLTA tersebut tidak melalui proses persetujuan bebas tanpa paksaan. Kedua, pembangunan tersebut tidak menghormati hak-hak Masyarakat Adat sebagai pemilik wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi PLTA. Lagipula, hingga saat ini, belum ada informasi yang jelas mengenai status lahan (sawah, kebun, ladang) yang akan diambil oleh PLTA.

Disamping itu, bila proyek setrum Tiongkok itu hendak dioperasikan di Seko, maka sedikitnya enam desa di Seko akan jadi tumbal, sebab keenam desa itu dimasukkan sebagai kawasan DAM yang menampung air untuk PLTA. Keenam desa itu adalah; Desa Padambalua, Ono, Padang Raya, Marante, Taroto, dan Lodang. Dua desa yang masuk kawasan pembangunan pipa air raksasa yakni Desa Embonatana dan Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko (Infokom PW AMAN Tana Luwu).

Tak peduli dengan itu semua, PT. SPP tetap saja berupaya memanaskan mesinnya di Seko. Apalagi, perusahaan ini nampaknya dipihaki oleh Pemkab Lutra. Pada 23 Juni 2014 PT. SPP memperoleh surat perpanjangan Izin Prinsip dari pemerintah daerah Luwu Utara, dan berakhir tanggal 23 juni 2015. Kepercayaan diri PT. SPP pun mulai bertambah. Pada Mei 2016 lalu, mereka mulai melakukan aktifitas pengeboran. Namun ganjalnya, izin lokasi peruntukan PLTA terbit pada 9 Juni 2016; “pengeboran dahulu, izin kemudian”.

baca juga: Seko; Kisah Marginalisasi hingga Ancaman Proyek Setrum (1)

Sejak awal beroperasi dengan melakukan survey pengambilan sampel tanah di wilayah adat komunitas adat Pohoneang dan Hoyane, sebagian besar masyarakat adat di dua komunitas tersebut menolak rencana pembangunan PLTA di wilayah adat mereka.

Tetapi mereka yang menolak proyek setrum itu, diupayakan dikriminalisasi oleh polisi. Menurut Nasrun (Kontras Sulawesi), sedikitnya 14 warga Seko telah dikriminalisasi dan ditankap Polisi sejak PT. SPP ini memaksakan dirinya hadir di Seko. Nasrun, yang juga salah seorang kuasa hukum warga Seko merasa kecewa dengan sikap Bulati Lutra, Indah Putri Indriani yang dinilainya pro PT. SPP.

Begitulah Seko, perkampungan subur, kaya isi alam dan beradat itu kini diujung tanduk. “Jantung Sulawesi” yang jauh dari sentuhan pembangunan negara itu akan hilang berbagai kekayaanya akibat terkena setrum PLTA. Dan warganya, akan terang listrik dirumahnya, tetapi gelap masa depannya lantaran sumberdaya kampung itu akan digerus untuk keperluan PLTA dan proyek tambang yang bersiap sedia. Bagi warga yang menolak proyek PLTA itu, cara paling lumrah adalah “dikriminalisasi” sebagaiamana yang menimpa 14 warga Seko itu. Kriminalisasi dianggap sebagai pelaku kriminal, dianggap penghalang pembangunan, dianggap melawan negara, walau yang dipertahankan adalah haknya dan kebudayaanya. Disini, menolak dianggap pemberontak. Inilah rangkaian marabahaya proyek setrum itu.

Tim Redaksi




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook