Marginalisasi, Derita yang Tak Usai di Seko

Liputan Khusus

Editor Muhammad Iqbal Arsyad


Salu Uro, salah satu sungai besar yang melintasi wilayah Masyarakat Adat Sekoi

Seputarsulawesi.com, Makassar - Berlalunya era kolonialisme dan berakhirnya gerilya DI/TII di bumi Seko tak berarti terjadinya perubahan signifikan pada kualitas hidup masyarakat Seko. Penderitaan hidup warga disana tak jua ikut berakhir. Penderitaan itu terus berlanjut sebab wilayah ini boleh dikata jauh dari pembenahan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan sarana pendidikan.

baca juga: Seko; Kisah Marginalisasi hingga Ancaman Proyek Setrum (2)

Selama periode 1967-2000 pembangunan prasarana bagi kemajuan masyarakat oleh pihak pemerintah nyaris tidak ada. Masyarakat Seko sependapat bahwa tidak ada perhatian pemerintah, baik dari Kecamatan maupun Kabupaten (Luwu) sampai pemerintah pusat. Akibatnya, masyarakat di Seko terus terbelakang, baik ekonomi maupun pendidikan dan aspek-aspek kemajuan sosial lainnya.

Pembangunan yang dijalankan selama masa pemerintahan Orde Baru munurut catatan Zakaria J. Ngelow, hampir-hampir tidak menyentuh masyarakat di Tanah Seko. Pemerintah yang ada sekarang menghadapi begitu banyak masalah sehingga tidak bisa diharapkan. Sementara itu, dewasa ini berkembang pendekatan baru yang menekankan peran dan prakarsa masyarakat sendiri, bukannya semata berharap pada pemerintah, untuk pembangunan daerah dan masyarakat. Dengan kata lain warga sendiri harus memikirkan dan mengerjakan usaha-usaha memajukan daerah dan masyarakat.

Tentu sangat ironik, sebab Seko sebagai sebuah wilayah NKRI kelihatan tak pernah diurus oleh pemerintah (daerah dan pusat). Hal ini bisa diamati dari prasaran jalan dan sekolah yang tak pernah diperbaiki, atau dibangun. Catatan Zakaria J. Ngelow dari pertemuan/rapat warga Seko pada 28 Januari 2001 silam di Seko semakin menunjukkan bagaimana marginalisasi Seko menjadi sebuah penderitaan yang berlanjut diwilayah yang sering disebut “jantung sulawesi” itu.

Seko; Kisah Marginalisasi hingga Ancaman Proyek Setrum (1)

Pertemuan yang dihadiri lebih 100 orang itu seluruhnya membicarakan dua masalah terpenting, yakni jalan raya dan pendidikan. Sangat kuat kerinduan masyarakat Seko untuk memperoleh jalan poros Seko-Sabbang (sepanjang 100 KM, melintasi 3 kecamatan: Sabbang, Limbong, Seko) yang dapat dilalui mobil. Jalan poros itu, pertama-tama strategis untuk transportasi warga masyarakat dari dan ke Seko, karena letak Sabbang di poros jalan raya trans-Sulawesi. Selain itu, jalan poros Seko-Sabbang sangat penting untuk mengangkut produksi pertanian, seperti kopi, beras, kakao, cengkeh, dll sehingga mendapat harga jual yang memadai. Demikian juga untuk dengan mudah mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat, seperti garam dan gula serta berbagai kebutuhan lainnya, yang dewasa ini harganya sangat mahal karena biaya transportasi yang sangat tinggi.

Pemerintah Kabupaten Luwu pada periode Bupati Jampu tahun 1991-1992 membuka jalan raya yang dapat dilalui moboil, antara lain untuk kepentingan suatu perusahaan perkebunan. Tetapi kemudian jalan rintisan itu tidak dipelihara; sejumlah jembatan putus atau rusak berat, sehingga praktis tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Untuk pemasaran produksi pertanian, khususnya kopi, masyarakat memikirkan membawanya ke Tana Toraja melalui suatu jalan setapak ke arah Barat. Jika jalan raya poros Sabbang-Seko dapat dilalui kendaraan roda empat maka berbagai aspek pembangunan dapat perlahan-lahan diupayakan oleh masyarakat Seko. Tetapi nampaknya, itu hanyalah mimpi belaka. Pemerintah hingga saat ini tak kunjung memperbaiki jalanan di Seko. Dengan kondisi begitu Seko sampai kini terasa termarginalkan, bahkan cednerung dialenasi oleh pemerintah.

Selain jalanan, menurut Zakaria J. Ngelow dalam catatannya, masalah pendidikan juga menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan warga itu. Pendidikan merupakan suatu permasalahan utama karena penyelenggaraan yang tidak serius dan merugikan masa depan putra-putri masyarakat di Seko. Terdapat 26 SD (Negeri, Inpres dan Kecil), 3 SMP (2 negeri, 1 swasta), dan sebuah SMU swasta. Selain sarana/prasarana belajar yang tidak memadai, kekurangan jumlah dan mutu guru (ada SD yang gurunnya sendirian mengajar seluruh kelas!). Dedikasi kebanyakan guru juga mengecewakan. Sejumlah guru negeri yang ditempatkan pemerintah hanya transit sementara waktu, atau bermukim di luar daerah Seko sehingga tidak berdisiplin mengajar. Tentu ada hubungan dengan sulitnya transportasi.

Masalah lainnya adalah masalah air bersih untuk setiap kampung, pelayanan kesehatan, pengairan untuk persawahan (baik yang sederhana maupun bendungan agak besar untuk dapat membuka lahan persawahan seluas 200-300 HA).

Terdengar pula kebutuhan untuk penyuluhan dalam berbagai bidang, khususnya menyangkut masalah-masalah pertanian dan pengembangan ekonomi (termasuk ketrampilan wanita dan kerajinan rumah tangga), kesehatan, dan hukum.

Bersambung
Tim redaksi