PBNU Instruksikan Aksi Tolak Kebijakan Full Day School

Nasional

Editor Muhammad Iqbal Arsyad


Seputarsulawesi,com, Jakarata- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengunstrusikan untuk melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebiajakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.

Instruksi ini ditujukan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, beserta seluruh struktur NU di semua tingkat kepengurusan, Pengurus Lembaga, Pengurus Badan Otonom, beserta seluruh struktur Lembaga dan Badan Otonom di semua tingkat kepengurusan.

Alasan penolakan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 karena sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menurut PBNU, konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta merta disamakan dengan penambahan jam belajar. Di sisi lain, kebijakan dianggap akan akan menggerus eksitensi madrasah diniyah. Padahal selain pondok pesantren, madrasah diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme.

Atas dasar pertimbangan di atas, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, meminta seluruh pengurus NU di wilayah hingga cabang untuk mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, pendidikan Madrasah Diniyah.

Serta melakukan upaya-upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan Madrasah Diniyah, demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama.
 
Saat ini Permendikbud sedang digodok untuk dijadikan Perpres. "NU tetap pada pendiriannya, tanpa menawar-nawar, bahwa kebijakan Mendikbud harus dicabut." kata Ketua Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif NU H. Arifin Junaidi dikutip dari NUonline, Jum'at 11 Agustus 2017.   

"Saya sudah konsultasi ahli hukum untuk mengawal dan mendampingi ke ranah hukum. Dari daerah-daerah sudah siap muridnya untuk berdemo." Tambahnya.