Pemerintah Setuju Penghayat Mencantumkan Kepercayaannya di Kolom KTP

08 Mei 2017, 12:05:14 WIB || Editor:IQ Arsyad Sulsel

Pemerintah Setuju Penghayat Mencantumkan Kepercayaannya di Kolom KTP 

Seputarsulawesi.com, Makassar - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negri dan Menku HAM menyetujui bila Penghayat Kepercayaan tertulis dalam kolom Kartu Tanda Penduduk.

Hal tersebut dinyatakan oleh Tjahjo Kumolo dan Yasonna Laoly dalam Legal Opinion menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar penghayat keyakinan tertulis di kolom KTP.

"Pemerintah memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan pertimbangan konstitusionalitas atas pengaturan terkait kolom agama dalam rangka menentukan arah kebijakan yang lebih baik bagi pemerintah selaku penyelenggara negara," kata Tjahjo-Yasonna yang dibacakan oleh pejabat Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto sebagaimana tertuang dalam risalah sidang MK yang dikutip Seputarslawesi.com, Senin (08/05/2017).

Sidang gugatan itu atas permohonan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim. Mereka menggugat Pasal 61 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Administrasi Kependudukan ke MK. Pasal tersebut berbunyi:

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Posisi pemerintah di atas termasuk unik. Biasanya, pemerintah selalu bertahan untuk mempertahankan UU yang digugat ke MK. Tapi kali ini, posisi pemerintah mendukung gugatan tersebut.

Hampir di seluruh wilayah Indonesia telah ada agama-agama atau kepercayaan asli seperti salah satunya ada di Sulawesi Selatan, Penghayat Towani-Tolotang. (Win)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook