Pendamping Desa Tak Boleh Intervensi Pembangunan di Desa

Sulbar

Editor Muhammad Iqbal Arsyad


Tenaga Ahli KPW 5 Provinsi Sulawesi Barat sedang melakukan rapat konsolidasi internal membahasa isu-isu pembangunan desa yang sedang krusial

Seputarsuawesecom, Mamuju- Pendamping Profesional Desa tidak boleh mengitervensi pembangunan di desa. Hal ini ditegaskan Team Leader Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) 5 Provinsi Sulawesi Barat saat rapat di Kantor KPW 5 Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Cik Ditiro, Mamuju. Senin (24/07/2017).  

"Pandangan-pandangan yang menginginkan kewenangan untuk mengintervensi desa adalah pandangan masa lalu. Memposisikan desa sebagai obyek pembangunan. Ini sebuah kesalah pahaman yang perlu diperbaiki di kalangan TA dan Pendamping Profesional Desa yang bekerja di desa," Kata salah satu Team Leader KPW 5 Provinsi Sulawesi Barat, Nurhamzah kepada seputarsulawesi.com.

Tanggapan ini muncul disebabkan banyaknya desakan Pendamping Profesional Desa yang menginginkan kewenangan dalam melakukan asistensi dan verifikasi terhadap pembangunan di desa.

Lebih lanjut, Nurhamzah menjelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, kewenangan mengatur dan mengurus desa ada di pemerintah desa. Mandat kewenangan itu tidak ada pada institusi lain.

"Disinilah desa berdaulat, di mana desa menjadi "arena pembangunan", bukan sekadar lokasi pembangunan." Tambah Nurhamzah.

Penulis : IQ Arsyad