Refli Harun : Mau Pemilu Jujur, Jangan Pemerintah dan DPR yang Susun UU Pemilu

10 Mei 2017, 23:35:39 WIB || Editor:IQ Arsyad Nasional

Refli Harun : Mau Pemilu Jujur, Jangan Pemerintah dan DPR yang Susun UU Pemilu  

Seputarsulawesi.com, Jakarta- Pakar ketatanegaraan meminta Undang-Undang Pemilu tak disusun oleh Pemerintah dan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan jujur.

"UU Pemilu yang disusun oleh Pemerintah dan DPR sarat dengan nuansa kepentingan jangka pendek." Papar Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Refly Harun.

Dalam diskusi “Polemik Gagasan Anggota DPD Dipilih Pansel dan DPRD” di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (9/5). Refli Harun mengatakan problem terbesar Pemilu adalah Pemilu itu curang. "Kalau mau baik, yang nyusun jangan Pemerintah dan DPR. Memang mereka punya wewenang konstitusional untuk membuat UU Pemilu, tapi yang harus digaris bawahi, selama ini mereka gak bisa bikin UU Pemilu yang berjangka panjang," paparnya.

Refly kemudian menilai bahwa selama UU Pemilu tak memuat penegakkan hukum Pemilu yang solid dan detil, penyelenggaraan pemilu tak akan bebas dari praktek-prakter kecurangan. DPR mestinya memastikan bahwa aturan yang dibuatnya dapat menjamin pelaku politik uang ditindak tegas. Regulasi mesti memberikan wewenang kuat untuk menegakkan hukum pemilu.

“Saya masih pesimistis dengan UU yang ada bahwa pengaturannya tidak bisa mencegah praktek kecurangan di Pemilu kita. Sifat dasar manusia adalah berbuat curang. Sistem yang baik akan mencegah terjadinya kecurangan.” kata Refly.

(Bal)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook