Sungguh-sungguhkah Kita melawan Kesenjangan ?

21 Jan 2017, 12:15:06 WIB || Editor:IQ Arsyad Opini

Sungguh-sungguhkah Kita melawan Kesenjangan ? 

Oleh :

Ijhal Thamaona

(Peneliti Litbang Agama Makassar) 

“We are 99 %”

Kami adalah 99 %. Demikianlah semboyan yang menjadi nafas dari gerakan Ocuppy Wall Street di Zuccoti Park New York. Gerakan yang mulai menggema pada 17 September 2011 itu adalah cermin kekecewaan dan ledakan kemarahan atas kesenjangan yang semakin menganga dalam era globalisasi ini.  99 % adalah wakil dari orang-orang yang tidak berpunya. Mereka secara jumlah sangat banyak, tapi recources ekonomi lemah. Sementara yang 1 % itu adalah segelintir kaum kaya raya yang menggenggam ekonomi dunia di tangannya.

Lima tahun kemudian di Indonesia, persis era pemerintahan Jokowi, suara-suara tentang adanya penumpukan kekayaan atas segelintir orang terdengar nyaring di telinga. Isu bahwa penguasaan ekonomi Indonesia nyaris hanya berputar pada kelompok tertentu adalah kenyataan. Bukankah koefisien gini kita saat ini telah menyentuh level 0,42 ?. Angka yang menunjukkan kesenjangan berada pada ambang mengkhawatirkan.

Sayangnya isu ini lebih di dominasi sentimen ras dibanding menyentuh persoalan yang sesungguhnya atas kesenjangan itu. Apa mau di kata, yang teriak-teriak soal kesenjangan itu sebagiannya justru selama ini adalah kelompok yang juga menikmati tumpukan kekayaan dan memiliki resources ekonomi tanpa batas.  Lebih dari itu, karena soalnya hanya pertarungan kepentingan politik dan soal siapa yang harus lebih menguasai ekonomi bangsa ini, maka isu soal kesenjangan itu dengan mudah memelintir dan jatuh menjadi isu lain. Bagi “mereka” jauh lebih penting menjatuhkan kelompok, ras dan etnis tertentu yang tak disukai, dibanding secara sungguh-sungguh melawan kesenjangan tersebut.

Benarkah kita tidak sungguh-sungguh melawan kesenjangan itu ?. Sebelum menjawabnya saya mengajak Anda untuk mengenal fakta kesenjangan itu saat ini. Mungkin Tulisan Thomas Piketty bisa membantu kita memperjelas hal itu . Buku yang berjudul Capital in the Twenty First Century itu berdentum bagai bom tepat di telinga orang-orang kaya. Ia memperjelas segala sisik melik dari ketimpangan penguasaan ekonomi tersebut. Dengan gamblang Ia menunjukkan, semakin ke sini, dunia bukannya semakin membaik, justru ketimpangan semakin tajam.  Tentu tulisan Piketty ini, memangku kekurangan di sana sini, setidaknya  Ia memahami Marx terlalu sederhana, namun kekayaan dan keunikan data yang dibentangkan tentang pemilikan harta orang-orang kaya di dunia melalui pajak mereka, membantu kita memperjelas kesenjangan itu. Demikian, yang saya bisa tangkap dengan sangat terbatas dan terbata-bata dari tulisannya dan beberapa tulisan tentangnya.

Data yang di hamparkan Piketty mampu menjungkirkan  tilikan Simon Kuznets, yang saat ini telah menjadi pandangan mainstream dalam melihat pertumbuhan ekonomi dunia.  Kuznets, demikian dikutip Herry Priyono dalam tulisannya ‘Meledakkan Ketimpangan’ dalam majalah Basis (2014), menganggap; pada mula pembangunan ekonomi, ketimpangan rendah, namun seiring pertumbuhan ekonomi, ketimpangan akan muncul. Secara perlahan jika pembangunan ekonomi merata, akhirnya ketimpangan akan turun ke taraf yang bisa di katakan adil.  

Persis di titik inilah Piketty memperlihatkan bahwa pandangan Kuznets sebenarnya ringkih karena tidak ditunjang dengan data yang kokoh. Piketty dengan memerikan data dari tahun 0-1000 sampai dengan 2050-2100 (yang terakhir ini prediksi) , justru menunjukkan bahwa yang terjadi ketika pembangunan ekonomi di mulai adalah kesenjangan yang tinggi, lalu turun, namun kembali menjadi tinggi. Dalam prediksi Piketty, semakin ke depan perjalanan sejarah ini, kesenjangan itu akan semakin melebar. 

Kesenjangan itu sempat menurun 1913-1945. Dalam jarak masa itu, demikian Herry (2014),  dunia ditandai oleh tiga peristiwa penting;  Perang Dunia I, Depresi ekonomi (1929-1930) dan Perang Dunia II. Tiga peristiwa inilah yang menghalangi akumulasi modal. Demi kepentingan perang misalnya, negara-negara menerapkan nasionalisasi aset, pajak-pajak  pemilik harta (warisan) di naikkan, jaminan sosial khususnya bagi kaum buruh diperbaiki.

Akumulasi modal para kaum kapitalis yang terbendung dalam rentang tahun itu, akhirnya bobol kembali di akhir-akhir 70-an. Situasi stabil mendorong kembali negara-negara di Eropa dan Amerika melakukan pembangunan ekonomi.  Inilah masa, munculnya apa yang disebut dengan Neo liberalisme dan Neo-kapitalisme. Era ini digalakkan privatisasi aset dan deregulasi pasar.  Jaminan sosial dihilangkan, pajak laba bisnis diturunkan. Bahkan menurut Herry (2014), pajak Harta warisan nyaris disingkirkan. Tahun itulah kesenjangan kembali di mulai, dan semakin kesini semakin tidak terkendali.

Pola kesenjangan di Eropa dan Amerika ini meski tidak persis sama, namun memiliki model yang mirip di Indonesia. Meski tahun-tahun 1930-1945 Indonesia mengalami masa-masa sulit, namun kesenjangan ekonomi tidak setajam saat ini. Nanti  pada tahun-tahun 80-an proses kesenjangan itu barulah semakin nyata dalam kehidupan ekonomi Indonesia.

Kini dari tahun ke tahun kesenjangan penguasaan ekonomi di Indonesia  terus merangkak semakin melebar. Dari tahun 2000 misalnya sampai ke tahun 2014, koefisien gini melambung dari 0,30 menjadi 0, 42.  Kekayaan Indonesia yang tadinya hanya 30 % terkumpul pada segelintir, (mungkin 1 % orang kaya) yang seharusnya di bagi, kini meningkat menjadi 40 %.  Dengan kondisi koefisien geni yang sudah 0,42, berarti kita berada dalam garis kesenjangan yang sudah tinggi.

Lantas mengapa kesenjangan ini bisa terjadi ?. Tidakkah kesenjangan ini muncul hanya karena ada satu kelompok orang yang rajin, pintar dan pekerja keras, sementara di seberangnya ada orang yang malas dan tidak pintar mengakumulasi modalnya sedemikian rupa ?. 

Jika Anda berada dalam pikiran tersebut maka sesungguhnya Anda tidak hanya terlalu menyederhanakan masalah, tapi juga, Anda termasuk orang yang disentil oleh Paulo Freire sebagai orang yang berpikiran naif.

Taka ada yang bisa meragukan etos kerja orang-orang Indonesia.  Mereka adalah para pekerja keras tak kenal lelah, rajin dan liat. Tetapi mayoritas  mereka-mereka ini tetap saja berada dalam kubangan kemiskinan. 

Seturut dengan pandangan Mathew Wai Poi, memuncaknya kesenjangan ini di awali dengan  kepemilikan aset keuangan dan properti di Indonesia yang semakin terkonsentrasi di tangan mereka yang paling kaya. Orang-orang kaya ini akhirnya mendapat pemasukan lebih besar dengan memiliki berbagai aset. Generasi yang mewarisi aset itu akan berkembang baik dan pekerjaan yang lebih menguntungkan.

Hal lain, sebagaimana Hery (2014) dalam tulisannya di Basis itu, dan saya juga yakini, bahwa soal utama dari kesenjangan itu adalah karena berbagai institusi kenegaraan yang menyangga hidup bersama kita sebagai warga ditentukan oleh segelintir orang-orang kaya. Para kaum kapital itulah yang menentukan bagaimana bentuk  regulasi, khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Merekalah yang memelintir UUD 45 pasal 33 tentang Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang teranyar misalnya adalah keluarnya PP No. 72/2016 sebagai payung legal holding BUMN. Agus Pambagio menyatakan; “jika dilihat secara hati-hati PP ini patut di duga sebagai upaya mengubah kekayaan negara menjadi kekayaan badan usaha”. Artinya jalan untuk melakukan privatisasi aset di lempangkan lagi.

Beberapa peraturan mulai dari pusat sampai ke daerah di susun untuk kepentingan korporasi. Kasus-kasus pertambangan dan berbagai bencana yang diakibatkan oleh industri di beberapa tempat, diakibatkan Karena aturan-aturan yang ada lebih banyak melindungi kepentingan pengusaha kaya di banding rakyat kebanyakan di tempat itu.  Ingat kasus Pabrik Semen di Rembang, di mana kebijakan pemerintah setempat dianggap lebih mementingkan korporasi dibanding petani di daerah itu. Demikian halnya kasus sengketa tanah antara perkebunan karet PT Lonsum dengan para petani di Bulukumba di titi mangsa 1983-2003, kebijakan Pemda setempat, juga di nilai pro terhadap perusahaan di banding petani.

Orang-orang kaya ini pulalah yang membajak demokrasi. Mereka merebutnya dan mengubahnya menjadi sistem persekongkolan konglomerat dan penguasa. Demokrasi dibanting menjadi oligarki.  Istilah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat di remukkan dan disusun ulang menjadi; dari orang kaya, oleh penguasa dan untuk orang kaya.

Gaya hidup dan apa yang harus dikonsumsi oleh masyarakat juga ditentukan oleh orang-orang kaya. Mereka yang menguasai media. Melalui media-media itulah ditentukan yang mana mesti mereka beli, apa yang harus dikonsumsi dan bagaimana gaya hidup yang harus dianut.

Dengan cara seperti itu akumulasi kekayaan bagi segelintir orang semakin bertumpuk-tumpuk. Sementara sebagian besar masyarakat hanya menjadi konsumen yang tidak memilik apa-apa.

Hal lain yang patut pula kita renungkan kata Wai Poi (2016) adalah titik berangkat antara anak-anak orang kaya dan orang miskin yang tidak sama. Kesempatan mendapatkan akses pendidikan yang apik, kesehatan yang baik dan gizi yang bagus  tidak mudah diperoleh oleh anak-anak miskin. Sementara anak-anak orang kaya  dengan mudah mendapatkan fasilitas itu.

Karena itu jika ingin sungguh-sungguh meremukkan kesenjangan ini, kritiklah akar persoalannya. Kritiklah sistem oligarki yang sedang bercokol dan mengambil alih demokrasi di Indonesia. Bukan hanya sekadar mengkritisi etnis dan ras tertentu yang dianggap menjadi penguasa ekonomi. Pertanyakan secara serius bagaimana aturan yang mengatur hajat hidup orang banyak itu disusun, misalnya UU tentang Pengelolaan Minerba, UU Agraria, aturan tentang BUMN dan lainnya. Dobrak persekongkolan konglomerat dan pejabat dalam memagari kepentingan bisnis mereka.

Saya masih punya harapan, ketika mahasiswa masih menyuarakan  kepentingan masyarakat kecil. Namun benarkah Anda bersungguh-sungguh membongkar kesenjangan itu jika hanya bicara soal harga cabai yang tinggi, biaya administrasi pajak kendaraan bermotor yang naik, dan harga bahan bakar pertalite yang melambung ?. Entahlah....!, tapi marilah kita melangkah lebih dalam untuk menguliti persoalan sesungguhnya, jangan terperangkap isu yang remeh. Hentikan bermain-main dengan isu-isu SARA, apalagi jika yang SARA itu di desain oleh kepentingan kaum oligarkis. 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook