Tegang Dimasa Tenang

12 Feb 2017, 12:41:38 WIB || Editor:sesi.comKolom

Tegang Dimasa Tenang 

Perjalanan panjang masa kampanye Pilgub Sulbar yang berlangsung sejak Oktober 2016 hingga 11 Februari kemarin terhenti pada hari ini, Minggu, 12 Februari 2017. Terhitung mulai hari ini hingga Rabu, 15 Februari mendatang masa tenang Pilgub Sulbar memasuki waktunya. Kurang lebih 3x24 jam, sesuai aturannya, para kandidat Gubernur/Wakil Gubernur Sulbar mesti tenang-tenang.

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengharuskan dimasa tenang kandidat, tim sukses, dan masayarakat umum dilarang melakukan aktivitas yang sifatnya dukung-mendukung kandidat tertentu. Tetapi dimasa tenang, kandidat diharuskan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDKP) ke KPU.

Namun, dimasa tenang, semua pihak perlu waspada. Sebab, masa tenang, dalam kacamata pekerja politik, biasanya dianggap sekedar salah satu prosedur belaka. Umumnya prosedur, hanya kuat dikatakan, lemah diamalkan. Dengan kata lain, masa tenang dalam kurang lebih tiga hari ini tak dapat digaransi benar-benar sepi dari aktifitas berbentuk dukung-mendukung kandidat tertentu. Dalam konteks ini, sesungguhnya, tak ada ketenangan.

Pengalaman sejumlah pergelaran pilkada kabupaten pada tahun 2015 lalu di Sulbar menunjukkan masa tenang justeru gagal mencipta ketenangan. Dilapis-lapis bawah, aktifitas politik tetap berlangsung. Para kandidat memang "kembali ke kandang" masing-masing. Tetapi, pekerja politiknya, bergerilya dibawah. Disini, kerawanan klasik rawan terjadi. Melakukan politik uang dengan menyogok warga atau merancang kecurangan lainnya seringnya berlangsung dimasa tenang. Ironiknya, perilaku itu biasanya dilakukan oleh tim semua kandidat.

Dalam konteks begitu, ketenangan justeru melahirkan ketegangan. Mengapa? Sebab hasrat kekuasaan tak pernah tenang dihati. Ia selalu bergelora. Ia senantiasa mendidih dihati, tak pernah sepi. Karena itu, instrumen apapun digunakan mencegahnya, cenderung tak efektif. Lalu, apa sesungguhnya yang tenang dimasa tenang?

Walau begitu, upaya pencegahan kecurangan dimasa tenang harus tetap ada. KPU Sulbar, Bawaslu Sulbar, aparat keamanan, dan masyarakat Sulbar harus terlibat sama-sama memantau munculnya pelanggaran dimasa tenang. Bila itu ditemukan, mesti dilaporkan kepada pihak berwajib. Bila cukup bukti bahwa sang pelaku diperintah oleh salah satu Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Sulbar, maka sesuai aturan, Paslon bersangkutan akan didiskualifikasi. Pokok kata, Pilgub Sulbar harus dijauhkan dari praktik lancung demi keselamatan seluruh warga Sulbar.

A. Mirak




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook