nalar

Afirmasi Politik dan Keterwakilan Perempuan

Afirmasi Politik dan Keterwakilan Perempuan

Perempuan dalam sejarah pembangunan bangsa, khususnya demokrasi kita, tidak bisa dipungkiri memiliki andil yang besar, khususnya pasca reformasi. Terbukanya keran demokratisasi, juga mendorong peran dan partisipasi perempuan di ranah publik semakin dibutuhkan, terutama sekali dalam mengisi jabatan publik dan ikut berpartisipasi dalam proses pemilu ataupun Pilkada.

 

Baca juga: Bansos Pandemi Rawan Disalahgunakan Calon Petahana

Berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung agar representasi perempuan lebih banyak lagi atau dalam proses politik dan pembangunan demokrasi kita, hal ini mendorong kesetaraan dan menghilangkan stigma bahwa ruang publik di ranah politik dan demokrasi kita senantiasa didominasi oleh laki-laki.

 

Dalam sistem politik kita selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai second person. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berperspektif gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya (Very Wahyudi, 2008).

 

Kebijakan Afirmasi

 

Kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok tertentu (gender) memperoleh peluang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan afirmasi terfokus pada keterlibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan politik, keterlibatan perempuan ini karena perempuan didorong dalam kesamaan haknya.

 

Oleh karena itu, berlandaskan pada kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki, maka perwakilan menjadi penting untuk dapat menjamin, berbagai hukum dan peraturan lainnya dibuat dan dilaksanakan mencerminkan tidak hanya kebutuhan kaum perempuan saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan politik dan keadilan sosial.

 

Sejak 2004, pembahasan kebijakan afirmatif terkait partisipasi perempuan dalam ranah publik, khususnya politik telah dilakukan dengan mendorong terbitnya beberapa undang-undang yang lebih mendukung kesetaraan perempuan dalam ikut andil dalam proses politik.

 

Selain itu, penegasan terhadap jaminan hak perempuan dalam politik sejak dulu telah tertuang dalam perjanjian tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan perjanjian tentang hak politik perempuan yang digagas oleh komisi perwakilan PBB sejak tahun 1953.

 

Hingga saat ini, penegasan terhadap kebijakan afirmatif tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2) dimana setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

 

Termasuk juga pada UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3) dimana semua orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebijakan diatas juga memperkuat UUD 1945 Pasal 27 dimana semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan  pemerintahan.

 

Problem Partisipasi Perempuan

 

Walaupun upaya kebijakan afirmasi telah dilakukan demi mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses dan pengambilan keputusan politik, kebijakan-kebijakan tersebut sepenuhnya tidaklah mudah dilakukan oleh kaum perempuan.

 

Ini dikarenakan masih ada problem dan faktor yang hambatan partisipasi perempuan. Untuk mendorong peningkatan dalam partisipasi politik perempuan, perlu pemahaman dan analisis menyeluruh sehingga dihasilkan suatu rekomendasi yang tepat (IDEA, 2002).

 

Beberapa problem pelaksanaan kebijakan afirmatif dalam proses politik, khususnya pemilu atau pilkada diantaranya yaitu budaya patriarki yang menganggap perempuan tidak layak memimpin atau berada di ruang-ruang publik. Karena kesadaran ini telah lama tertanam dalam benak sebagian kaum perempuan, bahwa urusan publik adalah domain laki-laki.

 

Selanjutnya, keengganan perempuan atau masih rendahnya keinginan untuk belajar dan kuliah dalam bidang politik, dimana ilmu politik dan pemerintahan adalah sesuatu yang mesti diketahui oleh perempuan ketika ingin berkiprah lebih jauh. Selain itu, masih ada beberapa kebijakan dan aturan seleksi jabatan yang masih di dominasi perspektif laki-laki.

 

Maka dari itu, pendidikan politik dari keluarga sebagai wadah paling awal ketika seorang perempuan masuk ke dalam dunia politik. Ketertarikan perempuan akan politik juga memacu ketertarikan bergabung dalam kontestasi pemilihan umum, sehingga mendorong semakin banyaknya peluang yang akan duduk di parlemen.

 

Sebagaimana fakta bahwa pada UU No. Tahun 2017 tentang pemilu, mengharuskan keterwakilan 30% perempuan didalam daftar calon legislatif, dan keterwakilan perempuan dipenuhi hingga mencapai 40 %, dimana hasil pemilu menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan dyang signifikan yaitu sebanyak 118 orang dari 575 anggota DPR, atau sebesar 21 %.

 

Pemilu sebelumnya, keterwakilan perempuan dalam penerapan kebijakan afirmasi dalam tiga pemilu terakhir pada tahun 2004 sebanyak 11.8 % dengan jumlah 65 orang perempuan dari 550 total anggota DPR.

 

Lalu, pada tahun 2009 dilakukan kebijakan afirmasi plus yaitu 30 persen perempuan dan penempatan 1 dari 3 orang, ternyata memberi hasil yang lebih baik yaitu 18 persen dengan jumlah 101 dari 560 anggota DPR. Para tahun 2014, afirmasi plus yang sama memberi hasil yang menurun dari pemilu sebelumnya yaitu 97 orang dengan persentase 17,3 %.

 

 

Dalam konteks lokal kabupaten Polewali Mandar, perbandingan perwakilan anggota DPRD Polewali Mandar khususnya kaum perempuan juga menurun. Pada pemilu legislatif tahun 2014, menyumbang  9 orang perwakilan dari 45 orang anggota DPRD, dan pada pemilu tahun 2019, justru keterwakilan kaum perempuan turun menjadi 7 dari 45 orang anggota DPRD Polewali Mandar.

 

Selain itu, advokasi terhadap kaum perempuan akan pentingnya terlibat dalam dunia politik, sehingga mendorong partisipasi perempuan masuk kedalam dunia politik dengan tujuan agar dalam pengambilan keputusan politik perempuan mempunyai andil untuk memperjuangkan kaumnya (Arief Budiman, 2020).

 

Maka dari itu, kedepannya mendorong keterlibatan perempuan dalam organisasi sejak awal menjadi penting. Saat ini, perempuan yang banyak berkiprah didunia politik adalah mereka yang sejak menjadi pelajar dan mahasiswa telah aktif di berbagai organisasi pelajar dan organisasi kemahasiswaan. Wallahua’lam Bishawab.

 

Penulis: Munawir Ariffin

(Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar)