Opini

Akuntansi dan Asitinajang dalam Budaya Bugis

Akuntansi dan Asitinajang dalam Budaya Bugis

Prinsip kewajaran dalam akuntansi menempati posisi yang sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan oleh akuntan. Kewajaran inilah yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan atas keabsahan informasi yang disajikan. Kesesuaian standar yang berlaku umum dan dokumen-dokumen penunjang atas transaksi merupakan alat untuk mengukur tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh akuntan.

Kewajaran yang dijabarkan dalam pernyataan akuntan professionaldan literature adalah sebagai sikap netralitas dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Edi, salah satu praktisi sekaligus dosen akuntansi di fakultas ekonomi UMI Makassar menyebutkan bahwa kewajaran akuntansi, ketika nilai yang ada tidak materil dalam pengambilan keputusan management (asersi management), dapat dipertanggungjawabkan secara jabatan serta bebas dari kesalahan dan tindak kecurangan.

Baca juga: Kubu Djan Faridz Desak KPU Tolak Rekomendasi PPP

Scott pada tahun 1941 mengususulkan agar kewajaran dijadikan sebagai salah satu prinsip akuntansi. Menurutnya, aturan, prosedur, dan teknik akuntansi hendaknya wajar, tidak bias dan tidak memihak. Mereka hendaknya tidak bertindak untuk melayani satu kepentingan tertentu. Lanjut Scott, persepsi dan penerapan penyajian secara wajar dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan yang telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun kadang-kadang memberikan beberapa konsekuensi yang kurang menguntungkan.

Kosekuensi yang dimaksud Scott sebagai berikut: (1). Ketidakmampuan untuk mengandalkan pada konsep keadilan yang sebaliknya justru didedikasikan pada kewajaran dalam distribusi. (2). Ketidakmampuan untuk memperluas ruang lingkup dari pengungkapan-pengungkapan dalam laporan keuangan di luar informasi akuntansi keuangan konvensional ke arah kewajaran dalam pengungkapan. (3). Adanya fleksibilitas yang diberikan untuk melakukan manajemen penghasilan dan perataan laba. (4). Terciptanya iklim untuk praktik-praktik penyelewengan.

Beberapa konsekuensi di atas harus dicari jalan keluarnya, sehingga persepsi kewajaran dalam akuntansi memiliki batasan yang jelas. Penerapannya tidak hanya dijadikan suatu prinsip yang formalistic, tapi berdayaguna dan dapat melahirkan laporan keuangan yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku umum dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung transaksi. Dapat telusuri, diungkapkan dan dibuktikan seacara meyakinkan.

Untuk itu, penulis akan meminjam nilai budaya Bugis dalam memberikan pengertian dan batasan-batasan kewajaran dalam akuntansi. Salah satu dari nilai-nilai utama kebudayaan Bugis yang disebutakan oleh (Rahim, 1984) adalah asitinajang. Menurutnya, kata ini berasal dari tinaja yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Dalam lontara disebutkan duduki kedudukanmu, tempati tempatmu.

Cendekiawan Luwu sebagaimana dikutip oleh (Enre, 1992) mencontohkan asitinajang dalam bahasa Bugis: ri pariajanngi ri ajannge, ri parialau'i alau'e, ri parimanianngi maniannge, ri pariase'i ri ase'e, ri pariawai ri awae (Ditempatkan di barat yang di barat, ditempatkan di timur yang di timur, ditempatkan di selatan yang di selatan, ditempatkan di atas yang di atas, ditempatkan di bawah yang di bawah).

Merujuk dari penjelasan di atas, kewajaran dalam akuntansi dan asitinajang dalan budaya Bugis memiliki kesamaan. Berdasarkan kedua uraian tersebut penulis menginterpretasikan tiga nilai yang terkadung dalam prinsip kewajaran antara lain, nilai keadilan, nilai kebenaran dan nilai kepatuhan.

Nilai keadilan bahwa posisi seorang akuntan atau pembuat laporan keuangan adalah independen. Artinya tidak memihak antara satu dengan yang lain seperti, manajemen, karyawan, pemilik, pemerintah dan masyarakat.

Nilai kebenaran bahwa semua yang disajikan dalam informasi keuangan benar adanya. Transaksi yang terjadi dapat dibuktikan tidak hanya melalui dokumen empiris berupa kwitansi, nota dan lain-lain, tapi juga dapat ditelusuri untuk meyakinkan kebenaran transaksi tersebut.

Nilai terakhir adalah kepatuhan, bahwa dalam penyusunan laporan keuangan harus patuh terhadap standar akuntansi yang berlaku umum. Sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

Nilai utama kebudayaan Bugis, khususnya asitinajang telah memberi konstribusi bagi penulis untuk menginterpretasikan prinsip kewajaran dalam akuntansi. Setidaknya ketiga nilai yang terkadung dalam prinsip kewajaran bisa dijadikan sebuah batasan mengenai persepsi kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan. Dan kewajaran tidak bisa lagi diselwengkan dalam praktik akuntansi.

Penulis: Muhammad Aras Prabowo

(Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta)