Nasional

Anggota Komnas HAM; IPT Positif Bagi Kampanye Internasional untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Anggota Komnas HAM; IPT Positif Bagi Kampanye Internasional untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keterangan Gambar : Nur Khoiron

Seputarsulawesi.com, Makassar- Pengadilan rakyat kasus HAM 1965 yang digelar di Den Haag Belanda yang mulai digelar Selasa-Jumat (10-13 Nopember 2015) menuai polemik. Pemerintah Indonesia tak tertarik dengan pengadilan yang digagas sejumlah aktivis internasional HAM itu.

Alasannya, Indonesia punya hukum sendiri. Internasional People's Tribunal on 1965 Crime againts Humanity in Indonesia (IPT) itu digagas sejumlah aktifis HAM diataranya; Nursyhabani Katjasungkana, dan Tudong Mulya Lubis.

Komnas HAM RI yang mendapat undangan sebagai peserta peninjau pada kegiatan IPT itu tak hadir karena tak mau menambah polemik itu. Meski begitu, Komnas HAM mendukung upaya yang dilakukan IPT. "Itu layak diapresasi karena mandeknya proses penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia", kata Muhammad Nurkhoiron, anggota Komnas HAM, kepada seputarsulawesi.com, Kamis, sore (12/11).

Khoiron menambahkan, IPT memang bukanlah pengadilan seperti biasa. Tetapi ia semacam demonstrasi yang dikemas dalam bentuk pengadilan. Kepentingan IPT menurutnya cukup positif bagi kampanye Internasional dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia.

"Ini penting, agar Indonesia segera melakukan proses penyelesaian pelanggaran HAM berat dan tidak membebankan masalah masa lalu kepada generasi mendatang", pungkasnya. (MIRAK).