Sulsel

ASP Gelar Aksi, Minta Gubernur Susel Cabut Izin Tambang Pasir Laut

ASP Gelar Aksi, Minta Gubernur Susel Cabut Izin Tambang Pasir Laut

Seputarsulawesi.com, Makassar- Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) kembali menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sulsel, mereka meminta Guburnur Sulsel, Nurdin Abdullah segera cabut izin tambang pasir laut PT. Royal Boskalis, menghentikan reklamasi MNP serta bebaskan pak Man're dan Saharuddin.  

Aksi tersebut digelar di depan Kantor Guburnur Sulsel, di jalan Urif Sumoharjo, Senin 31 Agustus 2020.

Baca juga: ASP Serahkan Dokumen Kasus ke Komnas HAM

ASP menilai operasi tambang pasir laut dan pembangunan MNP itu telah merugikan nelayan tradisional dan perempuan pesisir, serta menjadi penyebab pak Manre dan Saharudin ditahan sebagai upaya pelemahan gerakan nelayan dalam menuntut hak-haknya.

Koordinator ASP, Ahmad menyatakan, pihaknya sudah seringkali menggelar aksi dengan tuntutan yang sama. Makanya itu, ia beserta warga Kodingareng, meminta Nurdin Abdullah segera bersikap guna menyelamatkan rakyatanya, khususnya nelayan tradisional dan perempuan pesisir Tallo Kodingereng.  

"Hari ini kami datang kembali dengan tuntutan yang sama, yaitu menuntut gubernur untuk segera cabut tambang pasir laut dan hentikan reklamasi MNP, karena dua hal itu sangat jelas merugikan nelayan tradisional dan perempuan pesisir di pulau Kodingareng,  Tallo, Cambaya dan Buloa," tegas Ahmad.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Cureng dalam orasinya menyampaikan, Gubernur Sulsel telah banyak melakukan pelanggaran karena tidak mempertimbangkan kepentingan warganya. Selain itu, saat pembuatan perda rencana zonasi, Gubernur Sulsel juga tidak melibatkan masyarakat setempat.  

“Gubernur Sulsel tidak melakukan konsultasi publik dan uji kelayakan sebelum melangsungkan reklamasi MNP dan tambang pasir laut,” jelas Cureng.

Selain itu, lanjut Cureng, kriminalisasi terhadap pak Manre dan Saharudin juga dinilai sebagai upaya pihak terkait untuk meredam dan menakut-nakuti nelayan dan perempuan pesisir, karena proses penahanannya tidak masuk akal dan tidak sesuai prosedural.

"Contohnya, Pak manre yang dikriminalisasi karna dituduh merendahkan uang negara pada UU No 7 Tahun 2011. Pak manre tidak merendahkan dan menghina uang negara, pak Manre hanya menolak dengan merobek amplop pemberian perusahaan yang telah merampas dan merusak wilayah tangkapnya,” jelas Cureng.

Aksi ASP berjumlah sekitar seratusan orang itu juga terlihat berjalan damai. Arus lalu lintas sekitarnya juga tampak berjalan normal.