Sulsel

ASP Serahkan Dokumen Kasus ke Komnas HAM

ASP Serahkan Dokumen Kasus ke Komnas HAM

Seputarsulawesi.com, Makassar- Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP)  serahkan dokumen catatan pelanggaran HAM terkait kasus pembangunan Reklamasi MNP dan tambang pasir laut yang melibatkan PT. Royal Boksalis.

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Ahmad Koordinator ASP ke Komnas HAM RI di Sekretariat Walhi Sulsel, Rabu sore, 26 Agustus 2020.

Baca juga: Komnas HAM Minta Kasus Kematian Demas Laira Diusut Tuntas

Turut hadir dalam penyerahan dokumen tersebut, LBH Makassar, Walhi Sulsel, SP Anging Mamiri, KPA Sulsel, FPPI Makassar dan Lapar Sulsel yang merupakan bagian dari Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP)

Sementara itu, di tempat yang berbeda, ratusan massa ASP menggelar aksi di depan PT. Pelindo IV di Jalan Soekarno, Wajo, Makassar.

ASP meminta kepada PT. Pelindo IV selaku pelaksana proyek agar reklamasi MNP untuk segera hentikan. Selain itu mereka juga meminta pada Polairud agar kriminalisasi terhadap nelayan dihentikan.

Roy, selaku koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan, program pembangunan MNP dan tambang pasir laut sangat jelas merugikan masyarakat, khususnya nelayan dan perempuan pesisir di Kodingareng, Tallo, Cambaya dan Buloa.

"Selain merugikan, nelayan juga dikriminalisasi hanya karena memperjuangkan hak-haknya yang dirampas. Aksi kami ini menuntut agar proyek MNP dan tambang pasir laut serta kriminalisasi nelayan Kodingareng segera dihentikan," ujar Roy.


Aksi massa ASP di depan kantor PT. Pelindo IV.

Aksi yang digelar di depan kantor Pelindo IV itu, juga mendapat perhatian dari perwakilan Komnas HAM dan menyempatkan diri mendatang lokasi aksi.

Ahmad berharap, semoga dengan berkunjungan Komnas HAM RI tersebut, ada efek jerah dan penyelesaian terhadap berbagai kasus yang mengorbankan nelayan dan perempuan pesisir dapat segera diselesaikan.

“Sehingga dengan demikian, hak dan tuntutan nelayan serta perempuan pesisir kembali bisa didapatkan sepenuhnya," harap Ahmad.