Opini

Covid-19 dan Kepentingan Politik Pilkada

Covid-19 dan Kepentingan Politik Pilkada

Keterangan Gambar : Fathullah Syahrul

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sampai detik ini masih menjadi keresahan bagi warga di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Bagaimana tidak, data dari Worldometer mencatat bahwa pada 2 Mei 2020 infeksi Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 3.401.015 orang, dengan 239.602 di antaranya meninggal dunia.

Di Indonesia, pasien yang meninggal karena Covid-19 saat ini berada di angka 496 orang. Ironisnya, angka ini diprediksi akan semakin bertambah. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder berlomba-lomba untuk merumuskan sebuah strategi yang lebih produktif.

Baca juga: FKPT Sulsel Bantu Warga yang Terkena Dampak Korona

Kita saksikan, beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 diantaranya, Social Distancing, Physical Distancing, Penelusuran Kontak, Edukasi Masyarakat, Isolasi Mandiri, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pelarangan mudik.

Namun terasa strategi tersebut belum begitu efektif, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya warga yang terinfeksi Covid-19 tersebut. Selain strategi tersebut, cara produktif yang mestinya harus dibangun ialah kesadaran masyarakat. Sebab, tanpa kesadaran masyarakat strategi tersebut akan sia-sia. Ia hanya akan mengisi dinding-dinding media sosial, surat kabar maupun media online.

Di tengah kecepatan penyebaran Covid-19 masyarakat hari ini juga diperhadapkan dengan momentum politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Ada 270 daerah yang tersebar di Indonesia yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2020.

Dari 270 daerah tersebut, 9 di antaranya adalah provinsi. Namun, dengan adanya Covid-19 yang sedang menyerang Indonesia Lembaga penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat menunda Pilkada tahun 2020.

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI bersepakat bahwa ada tiga opsi penundaan Pilkada.

Pertama, Pilkada ditunda menjadi 9 Desember 2020 jika harus menunda tahapan 3 bulan. Kedua, Pilkada ditunda 6 bulan atau hari pemilihannya jatuh pada 17 Maret 2021. Ketiga, penundaan Pilkada 12 bulan dan hari pemilihannya pada 29 September 2021.

Jika belum ada ketetapan pasti kapan Covid-19 akan berakhir maka opsi tersebut Opsi diatas akan semakin berkepanjangan. Dilema, dilema lembaga penyelenggara dan dilema kandidat.

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pemerintah daerah juga sedang mencanangkan strategi kebijakan daerah. Cara yang paling nyata terlihat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah merebaknya penyebaran Covid-19.

Di level publik, menjadi perhatian serius ialah pemerintah daerah yang juga akan maju dalam perhelatan politik Pilkada serentak tahun 2020 atau dengan kata lain petahana.

Mengapa serius? sebab Bansos baik berupa uang maupun sembako rentang untuk dipolitisasi oleh para petahana. Labelnya Bansos tetapi isinya adalah kampanye. Fenomena tersebut tak bisa dibantah karena ini benar adanya.

Seperti yang terjadi di Klaten, Bupati Klaten berinisial SM diduga memakai bantuan Covid-19 demi kampanye. Ironisnya, disaat rakyat sedang bersatu padu untuk melawan Covid-19 ternyata masih ada politisi yang berniat meraup keuntungan di saat duka sedang menyelimuti bangsa ini.

Duka memang, jika jabatan tidak disandarkan pada hak kemanusiaan maka kekuasaan akan berjaya. Ketika kemanusiaan tak mampu membendung kekuasaan maka absolutisme kekuasaan akan menggerogoti tubuh para politisi. Duka rakyat, duka demokrasi.

Sistem keterbukaan demokrasi rentang untuk disalahgunakan, sebab di dalam demokrasi kepentingan politik yang tidak terkontrol hanya akan menghasilkan kesengsaraan. Kita sebagai bangsa yang paham akan laju demokrasi tidak menginginkan para politisi bermain-main di atas penderitaan rakyat.

Politisi seharusnya berfungsi sebagai instrumen masyarakat bukan semata-mata menjadi instrumen kekuasaan. Jika diperhadapkan dengan kata Bansos, masyarakat tentu merasa dirinya sangat terbantu dari belenggu beban Covid-19, tetapi tak semuanya masyarakat mengetahui pasti apa yang terselubung dibalik Bansos itu.

Itulah sebabnya, ada politisi yang melihat bahwa ini adalah momentum yang paling tepat dengan mempertontonkan fenomena Bansos ditunggangi oleh kepentingan politik.

Abuse of Power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk kepentingan pribadinya. Persembunyian kepentingan politik Pilkada serentak 2020 dalam strategi penanganan penyebaran Covid-19 ditengarai tidak hanya terjadi di Klaten tetapi akan menjangkiti daerah-daerah lain dengan wajah yang berbeda.

Oleh sebab itu, itu dibutuhkan keaktifan masyarakat untuk mengawasi jalannya strategi pemerintah daerah untuk menangani penyebaran Covid-19 ini. Karena jika itu tak diawasi, pemerintah daerah akan bersikukuh menggelontorkan anggaran Bansos dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan dalih kampanye.

Hal Ini berbahaya, sebab pemerintah daerah yang seharusnya menanggalkan ambisi Pilkada dan bersinergi dengan masyarakat untuk memutus mata rantai Covid-19. Sanggupkah para politisi/petahana Pilkada 2020 mampu bersikap seperti itu?

Jika para politisi/petahana melepas jubah ambisi politik Pilkadanya ini bisa saja tetapi bukan pula hal yang mustahil kalau ambisi kepentingan Pilkada juga akan menari-nari di kala Covid-19 melanda bangsa ini.

Oleh sebab itu, Penggelontoran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran-anggaran lainnya dari pemerintah daerah dengan dalih Bansos harusnya dikontrol dan diawasi.

Selain menyalahi aturan kemanusiaan, juga menyalahi aturan Undang-undang Pilkada. Sebab jika itu terus menerus terjadi itu artinya demokrasi sedang dibajak. Tak ayal jika pembajakan demokrasi sering ditujukan kepada mereka yang berlatar belakang politisi.

Ini tanggungjawab bangsa, demokrasi harus menjadi sistem kesejahteraan rakyat yang murni (pure democracy), bukan kesejahteraan kepentingan politik. Selain tanggungjawab lembaga penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat di akar rumput.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Juanto mengungkapkan bahwa bantuan pemerintah daerah diperuntukkan untuk kepentingan rakyat dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik dalam situasi pandemic Covid-19 (Baca: Seputar Sulawesi:2020). Diketahui, Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah yang juga ikut dalam perhelatan Pilkada serentak tahun 2020.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus mendorong kerja-kerja yang lebih produktif untuk memutus mata rantai pelanggaran Pilkada. Jangan sampai lembaga ini sebagai tumpuan penegakan demokrasi abai terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Covid-19 mengintai masyarakat tetapi pelanggaran-pelanggaran Pilkada pun juga mengintai masyarakat.

Controlling Media adalah salah satu strategi yang bisa digunakan oleh Bawaslu untuk memantau dan mengawasi gerak politisi dan petahana Pilkada serentak 2020 selama pandemi Covid-19 berjalan. Sebab, Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah tetapi tangan tak pernah berhenti memencet urutan tombol gawai tak terkecuali politisi/petahana.

Menjaga jarak fisik bukan berarti menjaga jarak pemantauan dan pengawasan, pemantauan dan pengawasan yang paling produktif menurut penulis ialah Controlling Media. Karena harus disadari hampir semuanya masyarakat mengupdate aktivitasnya lewat media tak terkecuali politisi/petahana. Selain itu, masyarakat juga harus membangun kesadaran bahwa tindakan mengatasnamakan bantuan Covid-19 dengan dalih kampanye merupakan pembajakan demokrasi.

Akhir kata, selain melawan penyebaran Covid-19 masyarakat juga harus bersatu padu untuk melawan para aktor pembajak demokrasi. Semoga dalam waktu dekat, Covid-19 segera berakhir. Amin.

Penulis: Fathullah Syahrul

(Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung)

 

Iklan Tengah