Opini

Covid-19 dan Momentum Kebangkitan Pangan Desa

Covid-19 dan Momentum Kebangkitan Pangan Desa

Keterangan Gambar : Istimewa

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota-kota besar memicu gelombang balik kampung. Meski larangan mudik telah dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah, tetapi redupnya sebagian industri manufaktur mendorong orang-orang harus pulang kampung, karena ketiadaan sumber pendapatan.


Baca juga: Infrastruktur Pertanian Minim, Produksi Petani Rendah

Situasi ini mendorong desa harus memastikan dua hal sekaligus, kesiapan penangan Covid-19 untuk mencegah perluasan wabah dan mitigasi ancaman krisis pangan dengan menguatkan ketahanan pangan berbasis warga.


Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Surat edaran khusus untuk mengantisipasi pandemi tidak membuat kerusakan parah di pedesaan, serta merevisi Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 agar Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk Jaring Pengaman


Sosial melalui Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai.

Dalam jangka pendek kebijakan ini berfungsi sebagai tanggap darurat. Akan tetapi dalam jangka panjang masalah kelangkaan pangan tentu negara harus hadir memenuhi dan menyediakan pangan warga karena merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.


Ancaman krisis pangan tengah menghantui negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia sebagai dampak dari Covid-19. Sebagaimana telah diperingatkan oleh Badan Pangan Dunia, FAO Pandemi Covid-19 akan mengancam ketahanan pangan setiap negara sehingga berpotensi melahirkan krisis.

Dalam rapat terbatas, Jokowi telah meminta perhatian para menterinya untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global dari FAO tersebut.


Pergerakan harga kebutuhan pangan pokok mulai meresahkan para konsumen. Pada saat yang bersamaan harga gabah kering panen di tingkat petani masih rendah. Situasi paradoks inilah menjadi problem ketahanan pangan kita, karena konsumen menjerit tetapi petani juga tidak tersenyum bahagia.


Musim panen raya yang sedang berlangsung saat ini membuat pemerintah optimis bahwa cadangan beras kita aman setidaknya untuk tiga bulan kedepan. Titik kritis ketersediaan beras akan terjadi di bulan Nopember 2020 sampai Januari 2021.


Setelah panen raya, BMKG memperkirakan bahwa akan terjadi masa kekeringan yang panjang sehingga kemungkinan besar produksi padi terganggu. Situasi ini tidak bisa dijawab dengan mengandalkan impor. Karena negara tempat kita mengimpor beras juga berjibaku untuk mengamankan pangan domestiknya dalam masa pandemi.


Masalah pangan di tengah bangsa melawan covid-19 ini menjadi sangat krusial yang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita: Bahwa kedaulatan pangan itu suatu keniscayaan. Dari 40,5 triliun anggaran untuk penanganan Covid-19, sebanyak 110 T diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam bentuk jaring pengaman sosial.


Artinya anggaran sebesar itu menopang konsumsi, bukan produksi. Itu pun hanya untuk tiga bulan ke depan. Bagaimana situasinya ketika pandemik Covid-19 belum teratasi sampai tiga bulan kedepan? Apakah ketersediaan pangan kita masih aman? Apakah APBN masih mampu menalangi kebutuhan pangan warga?


Momentum situasi ini tentu tidak sepelik seperti saat ini andai saja Presiden Jokowi benar-benar menjalankan program reforma agraria di periode awalnya. Jika  program redistribusi tanah seluas 9 juta ha yang dijanjikan ditunaikan, maka terdapat 4 juta rumah tangga petani yang sedang berproduksi di lahan pertanian mereka.


Jika setiap rumah tangga petani memiliki anggota keluarga 3 orang, maka sebanyak 12 juta orang yang saat ini tidak perlu dipikirkan pangannya, bahkan bisa berkontribusi menguatkan cadangan pangan di tingkat masyarakat. Sayangnya karena yang digencarkan adalah sertifikasi lahan yang sebagian besar bukan lahan bagi petani gurem dan miskin.


Pandemi Covid-19 hendaknya menjadi momentum untuk membangun kedaulatan pangan kita. Kedaulatan pangan hanya akan bisa terwujud jika basisnya adalah reforma agraria. Bahwa lahan-lahan pertanian produktif diredistribusi ke rumah tangga petani yang gurem dan miskin.


Rata-rata penerima tanah objek reforma agraria menetap di desa, sehingga program reforma agraria juga akan mengatasi persoalan kemiskinan dan penganguran di pedesaan. Menata industri pertanian berbasis pedesaan tak kalah penting jika memimpikan terwujud kedaulatan pangan.


Selama ini, sektor pertanian seringkali ditempatkan bukan sebagai industry. Pemerintah fokus membangun industri manufaktur, sehingga mengabaikan sektor pertanian. Meskipun menyerap tenaga kerja banyak akan tetapi kontribusinya selalu rendah, apalagi sub sektor pangan.


Kedepan, desa harus dilibatkan dalam tata kelola pangan. Kita harus mempunyai Bumdes Pangan yang bisa berfungsi sebagai off taker untuk menyerap produksi pangan petani pada saat musim panen, sehingga panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan.


Selama ini tengkulak pangan menghancurkan kesejahteraan rumah tangga petani. Selain itu, Bumdes Pangan juga bisa mengambil peran dalam industri olahan makanan, sehingga nilai lebih dari sektor pertanian berputar di kawasan pedesaan.  


Penulis: Idham Arsyad

Ketua umum Gerbang Tani Indonesia