Nasional

Dampak Covid-19, Krisis Pangan di Indonesia Diperkirakan Terjadi Agustus 2020

Dampak Covid-19, Krisis Pangan di Indonesia Diperkirakan Terjadi Agustus 2020

Keterangan Gambar : Idham Arsyad (Ketua Gerbang Tani Indonesia)

Seputarsulawesi.com, Makassar- Corona Virus (Covid-19) yang telah menjadi pandemi global menyisakan kekhawatiran luar biasa. Pasalnya, penyakit menular ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat, tapi juga ketersediaan pangan.

Meski saat ini, cadangan beras secara nasional masih aman karena bertepatan dengan musim panen raya. Namun sejumlah analis memprediksi keamanan beras di Indonesia itu hanya mampu bertahan sampai Agustus, setelah itu, Indonesia diperkirakan akan mengalami masa kritis pangan.

Baca juga: Covid-19 dan Momentum Kebangkitan Pangan Desa

“Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada periode Agustus 2020-Januari 2021,” kata Idham Arsyad, Ketua Gerbang Tani Indonesia via rilisnya ke Seputarsulawesi.com, 30 April 2020.

Krisis pangan itu terjadi karena produksi berkurang serta tidak adanya jaminan negara ini dapat mengimpor produk pangan dari luar negeri. Sementara komoditas pangan lainnya, seperti bawang putih, kedelai, gula pasir, kacang tanah, dan sebagainya masih menjadi tanda tanya besar. Belum lagi sejumlah produksi pangan di bangsa sangat rentan dengan ancaman perubahan iklim. 

Sementara itu, lanjut Idam, strategi menghadapi Pandemi Covid-19 dengan penerapan kebijakan pembatasan sosial (social distancing) dan larangan perjalanan akan memengaruhi rantai pasok pangan secara global. Sementara Indonesia, kata Idam bukanlah negara mandiri dari sisi pangan. Sejumlah bahan pangan pokok masih di-supply dari luar Indonesia. 

“Apabila semua negara mengamankan pasokan pangan untuk dalam negerinya selama pandemi, maka kebijakan itu akan membahayakan cadangan pangan nasional,” jelasnya Idham.

Idham mengatakan, semestinya, Pemerintah dan DPR bisa melihat krisis pangan sebagai sebuah ancaman, layaknya pandemi covid-19, sehingga perlu dilakukan upaya strategis untuk menguatkan kedaulatan pangan dalam negeri. 

“Pemerintah mesti mengurangi ketergantungan supply produk pangan dari sektor impor, baik untuk konsumsi maupun industri,” katanya dalam rilisnya tersebut.

Lebih lanjut Idham menjelaskan, meski Indonesia merupakan negara agraris, sektor pertanian, terutama subsektor pangan, namun masih selalu tertinggal. Data BPS menyebutkan, pertumbuhan sektor pertanian triwulan III-2019 hanya mampu di angka 3.08%, bahkan untuk subsektor pangan pertumbuhannya justru minus 4.8%. 

“Pertumbuhan tanaman pangan sangat penting karena menyumbang sekitar 30% terhadap total PDB pertanian,” paparnya.

Pertumbuhan pertanian yang selalu lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh kegiatan impor bahan pangan yang menjadi pekerjaan rutin tahunan. Berdasarkan Data Perdagangan Luar Negeri sejak 1960 sampai sekarang, Indonesia terus melakukan impor beras. 

“Upaya untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri tak mampu menghentikan laju kegiatan impor,” katanya lagi.

Bukan hanya beras yang diimpor. Idam mengatakan, sejak 1989 impor jagung tidak pernah absen. Pada 2018 lalu, total impor jagung mencapai 737,2 ribu ton. Tahun ini, pemerintah merencanakan akan mengimpor jagung sebanyak 200.000 ton. 

“Lalu, Rapat Terbatas (6/3/2020) memutuskan untuk menambah impor gula 781.828 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan,” bebernya.

Demikian pula, kegiatan impor subsektor holtikultura tak kalah derasnya. BPS menyebutkan sepanjang Januari 2020 impor bawang putih mencapai 1.508 ton senilai US$ 1,8 juta. Bahkan, Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan Ijin Impor (IP)  bawang putih 157 ribu ton hingga Mei 2020. 

“Kedelai kita impor 1.31 juta ton. Impor kacang tanah mencapai 186 ribu ton. Meski Indonesia memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia, impor garam mencapai angka 2,9 juta ton untuk 2020,” jelas Idham. 

Ketergantungan pada impor komoditas pertanian dan pangan inilah,  yang menurut Idhma melatari lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jelas dan tegas dalam konsideran disebutkan bahwa pangan adalah bagian hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, pemenuhan pangan ini harus dilakukan oleh Indonesia secara mandiri dan berdaulat. 

Pasal 3 UU Pangan ini menyebutkan bahwa “penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan keberlanjutan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.