nalar

Data Semrawut di Tengah Pandemi Corona

Data Semrawut di Tengah Pandemi Corona

Keterangan Gambar : Dok. Konspirasi News

Kehidupan kita ini terikat data. Tersimbolkan dengan angka dan tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian lebih populer dengan nama Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika tak memiliki NIK maka hak dan kewajiban sebagai warga Negara terancam tak bisa didapatkan.

 

Baca juga: Serahkan BLT, Bupati Bantaeng Imbau Masyarakat Tidak Buat Kerumunan

NIK ini menjadi pintu awal untuk mengakses berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu, posisinya yang sangatlah penting dan strategis karena kebutuhan dan perlindungan terhadap data pribadi yang begitu urgen.

 

Sebut saja kebutuhan data untuk keperluan registrasi sekolah atau pendidikan, melamar kerja, menikah,  surat izin mengemudi (SIM), rekening tabungan, pembuatan kartu atau penggantian kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), terdaftar sebagai pemilih dan untuk hal vital lainnya seperti terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (Bansos).

 

Semua yang membutuhkan pendaftaran atau pendataan membutuhkan NIK sebagai identitas diri. Dari setiap data identitas inilah terakumulasi jumlah besaran data untuk kebutuhan tertentu.

 

Data Pemilih

Tapi menariknya data ini jarang rapi, tak apik. Misal; data pemilih untuk sebuah pemilihan kepala desa, Pilkada, hingga pemilihan level nasional; pemilihan presiden tak jarang data ini menjadi tahapan perseteruan dalam pemilihan hingga menjadi materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Istilah tentang data ganda menjadi kata tak asing dalam setiap pemilihan. Kenapa bisa? Jika kita mencoba sedikit merunut sumber data ini, sebelum ditetapkan sebagai data pemilih, Daftar pemilih tetap(DPT)  bermula dari DPS (Daftar pemilih sementara) yang sebelumnya adalah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu(DP4) bersumber dari Dikcapil Kabupaten/Kota.

 

Setiap jenjang melewati verifikasi itu-pun masih menimbulkan semrawut data ganda, atau pemilih yang telah meninggal bisa ditemukan dan berbagai semrawut lainnya.

 

Data Penerima Bansos

Riak tentang ketidakjelasan data, data ganda, data double, tak terdata, tak pernah didata, salah data, data membengkak kembali viral, begitu bising di telinga selama pandemi ini. Dengungan data yang terintegrasi tenggelam dalam kebisingan tadi.

 

Bahkan fakta lapangan di salah satu provinsi ada anggota DPRD, balita atau ASN ikut terdata sebagai daftar penerima Bansos, sungguh kategori yang tidak layak untuk ikut terdaftar. Padahal jika mau dirunut yang didata objeknya sama, yakni penduduk yang tertuliskan dengan NIK yang sudah pasti memiliki NIK yang berbeda beda.

 

Belum lagi, persoalan data ini harus betul-betul valid untuk penyaluran bantuan agar tepat sasaran, apatah lagi ini menyangkut hajat orang banyak. Akhirnya tudingan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak valid tak terelakkan, padahal melihat banyaknya jenis bantuan sosial  yang turun mulai dari pusat hingga ke daerah; PKH, BPNT, BST dan BLT DD seharusnya bisa meredam dampak covid 19, belum lagi jumlah relawan, komunitas, atau pribadi yang bergerak menyalurkan bantuan. 

 

Saya teringat pengalaman di lapangan bersama teman-teman pasukan pemburu data, kata data tidak lengkap, data tidak beres dan data tidak ada sudah menjadi kebiasaan. Bahkan di satuan terkecil pemerintahan sebut saja RT data sangat sering sekali semrawut (pengkategorian tingkat keparahan yang akut), tapi ada sumber data salah satu instansi yang sering menjadi rujukan jika kondisi di lapangan lagi tidak manis-manisnya.

 

Kelebihannya karena nama Kartu Keluarga (KK) lengkap, Posisi rumah, jumlah KK dalam satu Rumah dan menarik jika ingin dikembangkan menuju satu data Indonesia, tinggal menambahkan variabel lain di dalamnya, apalagi kalau data di desa nantinya bisa tersaji (wajib) dalam bentuk digital.

 

Penulis: Muhlis Yusuf

Peneliti Kebijakan Publik