nalar

Dialog Sarana Penyelesaian Konflik di Papua

Dialog Sarana Penyelesaian Konflik di Papua

Keterangan Gambar : Kilion Wenda

Lirik lagu yang sangat indah, dan menyentuh hati bagi setiap orang yang pernah  tinggal menetap bahkan bertraveling di Tanah Papua “Disana Pulauku yang kupuja s’lalu, Tanah Papua Pulau Indah”, ciptaan seorang guru kesenian Yance Rumbino, yang kemudian dinyanyikan oleh Grup Trio Ambsi.

Lagu ini menggambarkan alam yang sangat kaya raya di Tanah Papua. Dengan gunug-gunung, lembah-lembah, aliran sugai, dan pesisir pantai juga manusia dan kebudayaan Papua yang indah dipandang.

Baca juga: Ketua Garda Bangsa Sulbar; Pemuda Adalah Pelopor Perubahan

 

Papua secara geografis dan kebudayaan merupakan Melanesia. Namun Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab setiap warga negara berhak dan bebas berinteraksi dengan sesama, dengan alam dan Tuhan yang diyakininya, karena manusia sebagai mahkluk sosial yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia yang lain.

 

Dengan kebebasan, realitas itulah, Tanah  Papua dijuluki sebagai Indonesia mini, karena kemajemukan suku, bahasa, agama,  dan kebudayaan yang berbeda-beda semua ada di Tanah Papua dan sebagai contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme.

 

Konflik dan Kekerasan

 

Dengan keunikan dan keharmonisan itulah konflik dan kekerasan juga tidak pernah ada habisnya. Sejak Papua secara de-jure maupun de-facto berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1960-an. Masalah Papua ibarat sebuah benang kusut dan terlingkar sehingga sulit untuk diurai.

 

Konflik juga diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih bisa juga kelompok, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sementara itu, kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang.

 

Sudah sangat lama  konflik dan kekerasan ini terjadi di Tanah Papua, konflik horizontal yang melibatkan kelompok masyarakat dengan masyarakat. Tapi juga konflik vertikal yang melibatkan Instutusi Negara dan kelompok kombatan ditingkatan masyarakat yang berbeda ideologi.

 

Kesenjangan ekonomi dan sosial mengakibatkan konflik horizontal. Sebagai contoh di Tanah Papua semua sektor ekonomi dikuasasi oleh orang non Papua, Instansi Pemerintahan (Cleaning service- pejabat eselon), di kuasai oleh orang non Papua, Jabatan politik juga ikut bersaing sampai ketua dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati.

 

Konflik vertikal semacam musiman, sewaktu- waktu meledak lalu hilang. Tapi konflik vertikal inilah menyebabkan luka dalam bagi korban karena tidak pernah ada penyelesaian yang menyeluruh dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

 

Dari sekian banyak  konflik dan kekerasan di Tanah Papua, konflik terlama dan terpanjang adalah Konflik Nduga. Sejak Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh TPNPB pimpinan Egianus Kogeya menewaskan 16 orang Pekerja PT Istaka Karya pada  tanggal 2  Desember 2018, mengakibatkan Operasi militer antara TNI dan Polri tanpa batas waktu sampai saat ini.

 

Konflik di Kabupaten Nduga Papua ini, telah menyebabkan banyak orang menjadi korban dari pihak Masyarakat Sipil, TPNPB, maupun TNI dan Polri. Ribuan masyarakat yang mencari perlindungan mengungsi ke Kabupaten tetangga, seperti Jayawijaya, Timika, Lani Jaya dan daerah-daerah lain di Papua.

 

Konflik ini juga dapat menyebabkan aktifitas pemerintahan dan perekonomian terganggu. Bahkan Wakil Bupati Kabupaten Nduga pun sempat mengancam mundur dari Jabatan karena pemerintah pusat tidak ada niat baik untuk penyelesaikannya.

 

Perlu mencari Formulasi Baru

 

Perlu mencari formulasi baru untuk meredan situasi konflik dan kekerasan di Tanah Papua, karena kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah tapi kekerasan akan menambah kekeran yang baru sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan menambah luka baru bagi masyarakat sipil.

 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  tahun 2009, telah menawarkan empat akar masalah di Papua yang harusnya dapat diselesaikan oleh Pemerintah yaitu marginalisasi dan diskriminatif, kegagalan pembangunan, sejarah politik Papua dan pelanggaran HAM.

Tawaran LIPI itu pun dari rezimnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sampai Presiden Joko Widodo tidak pernah melihat dan memahami dengan baik, bahkan sebagai Jawaban pemeritah membentuk unit baru, terbitkan Keputusan Presiden baru, Instruksi Presiden baru yang mengarah pada pembangunan fisik, misalnya pembangunan Jalan, Membuka Daerah Otonomi Baru (DOB). Semua reglasi yang dibuat pemerintah jauh dari harapan masyarakat Papua.

 

Pemerintah perlu merefleksikan kembali masalah-masalah yang ada di Tanah Papua terutama konflik yang melatarbelakangi Politik Ideologi. Karena NKRI  harga mati dan Papua Merdeka harga mati tidak dapat menyelesaikan masalah. Semakin lama masalah Papua tidak dapat diselesaikan, semakin meluas pulah persoalan Papua sampai pada tingkatan Internasional.

 

Dilaog Mencari Solusi

 

Dulunya dialog dapat dilihat sebagai sebuah harapan yang tabuh,  karena  dialog dipandang  hanya dibahas masalah- masalah kesejahtraan, pembangunan dan ekonnomi. Dimasa kini Dialog menjadi salah satu sarana yang sangat baik untuk membahas persoalan-persoalan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, Keamanan, hukum dan HAM, Politik, dan sejarah intergasi.

 

Pemerintah Indonesia perlu membentuk sebuah lembaga atau unit khusus untuk menangani dialog Papua. Tim yang dibentuknya akan melibatkan semua komponen yang berkepentingan di Tanah Papua termasuk United Liberation Mofement for West Papua (ULMWP) untuk menbahas, mengidentifikasi, dan mencari solusi secara bersama.

 

Pemerintah Indonesia tidak bisa melihat ULMWP sebagai kelompok diaspora  diluar negeri yang tidak ada pengaruh di Tanah Papua. ULMWP merupakan Sebuah organisasi politik yang memiliki sayap militer dan Jaringannya sampai pada tingkatan masyarakat di Tanah Papua. Sehingga diharapkan pemeritah perlu medekati para pemimpin ULMWP sebagai mitra dialog untuk  menyelesaikan konflik  yang berkepanjangan di Tanah Papua.

 

Semoga harapan yang dicita-citakan oleh ke dua Tokoh Perdamaian Papua. Alm. Dr. Muridan Satrio Widjoyo, dan Alm.Dr.Neles Kebadabi Tebay.Pr, dengan Semboyan “Dialog Tidak Membunuh”  dapat terwujudnyatakan di Tanah Papua.

 

Penulis; Kilion Wenda

(Aktifis Perdamaian dan Pemerhati Sosial, Tinggal di Wamena Papua)