Sulsel

Dilema Kebijakan Penanganan Covid-19, Jadi Sorontan Diskusi Daring FKM-UPRI

Dilema Kebijakan Penanganan Covid-19, Jadi Sorontan Diskusi Daring FKM-UPRI

Seputarsulawesi.com, Makassar- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pejuang Republik Indonesia (FKM-UPRI) kembali mengelar kajian kelas Socrates Metods dengan mengambil tema Menyelaraskan Pengendalian Covid-19 dan Ketahanan Ekonomi Nasional (Perspektif Ekonomi Kesehatan), Sabtu 23 Mei 2020.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi daring ini, Guru Besar Program Pascasarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (UNHAS), Prof. Dr. Amran Razak dan Dr. Adam Badwi, yang juga Wakil Dekan I FKM UPRI Makassar.

Baca juga: Rektor Unmul Berbagi Kisah di Acara Silaturrahim Warga Sulbar

Dalam kesempatan tersebut, Prof Amran Razak menyampaikan, dinamika kebijakan optimal tergantung pada dinamika epidemi. Namun demikian, prinsip dasar ilmu ekonomi sangat terkait dengan harga bayangan risiko infeksi, ‘simalakama’ antara kematian, kemakmuran ekonomi dan imunisasi yang dinamis serta penyebaran infeksi.

Lebih lanjut, Prof Amran Razak menyampaikan pandangannya bahwa dengan nilai ekonomis anggaran yang disediakan pemerintah secara nasional, berpotensi tidak tepat sasaran, disebabkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara. 

"Begitu pun, stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), yang oleh banyak pihak dinilai sangat lemah dari aspek pengawasan dan audit keuangan," Jelas Amran di hadapan peserta diskusi dari berbagai daerah di Indonesia itu.

Sementara itu, Dr. Adam Badwi menyampaikan PSBB merupakan pilihan kebijakan yang dipilih pemerintah dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. 

Namun beberapa permasalahan dalam penanganannya adalah implementasi kebijakan yang belum optimal. Diantaranya proses birokrasi yang rumit dan tidak berbasis data riset, 

Pada sisa lain, kata Adam, penerimaan masyarakat untuk patuh atas kebijakan PSBB yang disebabkan karena pengkomunikasian melalui bahasa yang rumit dipahami, ditambah lagi kurangnya keterlibatan masyarakat yang berdampak pada kepatuhan masyarakat.

Wakil Dekan I FKM UPRI ini menambahkan, dengan adanya berbagai permasalahan tersebut memunculkan disonansi sosial pada masyarakat karena adanya dualitas pengetahuan, dualitas sikap, dualitas persepsi dan tindakan hipokrit dalam masyarakat. 

"Terjadinya disonansi sosial ini akan membuat masyarakat mengambil langkah alternatif untuk mengurangi dan menghilangkan disonansinya yang berujung pada munculnya permasalahan baru dalam pencegahan penularan COVID-19 ini,” ucapnya meyampaikan materinya.