Sulbar

Dosen Unasman ini, Nilai Kenaikan Iuran BPJS Akan Mempersulit Rakyat

Dosen Unasman ini, Nilai Kenaikan Iuran BPJS Akan Mempersulit Rakyat

Seputarsulawesi.com, Polewali Mandar- Kisru soal rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini menjadi sorotan publik. Hal itu bermula saat pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan rencanya tanggal 1 April 2016 mendatang resmi dinaikkan.

Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, kenaikan iuran ini berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta non PBI dari golongan peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Untuk kelas III iuran sebesar Rp 30.000, kelas II Rp 51.000, dan kelas I Rp 80.000. Pada peraturan sebelumnya, iuran PBPU kelas III Rp 25.500, kelas II Rp 42.500, dan kelas III Rp 59.500.

Adapun iuran untuk peserta PBI diaturan sebelumnya sebesar Rp. 19.225 per orang per bulan. Sehingga, iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah untuk kelas III naik dari Rp 25.500 per orang per bulan menjadi Rp 30.000 per orang per bulan, kelas II naik dari Rp 42.500 per orang per bulan menjadi Rp 51.000 per orang per bulan, dan kelas I naik dari Rp 59.500 per orang per bulan menjadi Rp 80.000 per orang per bulan. Akibatnya, rencana tersebut menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk salah seorang dosen Universitas Asyiariah Mandar, Abdul Latif, SA.g., M.Pd.

Lewat Seputarsulawesi.com, Latif mengatakan, kenaikan iuran BPJS itu akan mempersulit rakyat, khususnya bagi mereka yang memiliki banyak anggota  keluarga.

Latif menilai, kenaikan iuran BPJS tersebut tidak melalui pertimbangan matang. Pasalnya, di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten Polman masih kerap ditemukan warga mengeluh akibat mahalnya biaya dan kurang maksimalnya pelayanan kesehatan, belum lagi kehidupan mereka yang serba kekurangan.

"Sebaiknya pemerintah lebih fokus menata pelayanan kesehatan, sebab hal ini yang menjadi salah satu esensi pokok dari pelayanan negara terhadap rakyatnya," paparnya, saat dihubungi via telpon, Rabu, (16/3).

Ia menambahkan, buruknya layanan BPJS berpo‎tensi menerbitkan ketidak percayaan warga. Dalam situasi seperti inilah warga akan meninggalkan BPJS dan beralih ke sistem pengobatan tradisional yang nihil resiko. (SAP)

Baca juga: HMJ Ilmu Pemerintahan Unasman Gelar Musda Fokkermafi