Nasional

DPN Gerbang Tani Tolak Omnibus Law Ruu Cipta Kerja

DPN Gerbang Tani Tolak Omnibus Law Ruu Cipta Kerja

Keterangan Gambar : Idham Arsyad, Ketua Umum Gerbang Tani Indonesia

Seputarsulawesi.com, Makassar- Saat pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR RI,  Badan Pangan Dunia (FAO) mengeluarkan peringatan akan adanya ancaman krisis pangan global akibat pandemi covid-19. Tampak DPR seolah tak peduli, Badan Legislatif tetap meneruskan pembahasan RUU Cipta Kerja di saat semua anak bangsa sibuk berperang melawan Covid-19. 

Ancaman krisis pangan akibat penurunan produksi dan gangguan rantai pasok pangan dalam dan luar negeri seolah dianggap angin lalu. Padahal Semestinya, Pemerintah dan DPR melihat krisis pangan sebagai sebuah ancaman, layaknya pandemi covid-19, sehingga perlu dilakukan upaya strategis untuk menguatkan kedaulatan pangan dalam negeri. 

Baca juga: Dampak Covid-19, Krisis Pangan di Indonesia Diperkirakan Terjadi Agustus 2020

“Pemerintah mesti mengurangi ketergantungan supply produk pangan dari sektor impor, baik untuk konsumsi maupun industri,”Idham Arsyad, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Kebangkitan Petani Dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) via rilisinya ke Seputarsulawesi.com, 30 April 2020. 

Baca juga: Dampak Covid-19, Krisis Pangan di Indonesia Diperkirakan Terjadi Agustus 2020

Idham mengatakan, upaya negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian dan ketahanan pangan diporak-porandakan oleh Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Seluruh ketentuan pasal dalam UU Pasal yang terkait dengan menguatkan produksi pangan dalam negeri diubah dan diganti ketentuannya.

Misalnya, ketentuan pasal 1 ayat (7) UU Pangan No.18/2012 tentang pengertian ketersediaan pangan yang menyatakan bahwa “Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.” 

Pada draft RUU Cipta Kerja diubah ketentuannya menjadi “Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan impor pangan”. 

Menurutnya, penghapusan frasa “apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan” jelas menunjukkan RUU Cipta Kerja ini menjadikan impor pangan menjadi bagian utama ketersedian pangan nasional. 

Padahal dalam UU Pangan No.18/2012 tegas memposisikan produksi dalam negeri sebagai faktor utama ketersediaan pangan, sedang impor pangan hanya pelengkap.

Atas dasar itu, Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Kebangkitan Petani Dan Nelayan Indonesia (GERBANG TANI) menyatakan sikap MENOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA, dengan alasan sebagai berikut:

  1. Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai PENGIMPOR PANGAN SEJATI dengan melemahkan produksi dalam negeri serta memberi karpet merah pada impor pangan, sebagaimana tercermin dari revisi (mengubah, menghapus) terhadap ketentuan pada Pasal 1 ayat (7), Pasal 36, Pasal 39 dalam UU Pangan No.18/2012. Serta ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 30 dan Pasal 101 dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No.19/2013.
  2. Omnibus Law RUU Cipta Kerja atas nama investasi telah menyingkirkan dan diskreditkan peran dan posisi petani, nelayan dan pembudi daya ikan dan lebih mengutamakan pelaku usaha dalam pengembangan produk usaha pangan segar. Hal ini tercermin dari revisi ketentuan Pasal 88 ayat (1) dalam UU Pangan No.18/2012 dengan menghilangkan kata “Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan”.
  3. Tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan sumber daya pelaku usaha kecil dan menengah sebagaimana menjadi tujuan dari RUU Cipta Kerja ini tidak berlaku untuk sektor usaha holtikultura, hal ini tercermin dengan memberi peluang yang sama antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 33 dalam UU Holtikultura No.13/2010.
  4. Dalam proses pembahasan Omnibus Law tidak melibatkan partisipasi dari petani, nelayan dan masyarakat adat yang notabene sengat terkait kepentingannya dalam RUU Cipta Kerja ini.