Sulbar

DPRD Sulbar Resmi Cabut Izin Tambang PT. Suryamica

DPRD Sulbar Resmi Cabut Izin Tambang PT. Suryamica

Seputarsulawesi.com, Mamuju- DPRD Provinsi Sulawesi Barat resmi menyetujui penghentian dan mencabut segala izin proses tambang zircon PT. Suryamica seluas 4.100 hektar di Kelurahan Rimuku dan Botteng Mamuju.

 

Baca juga: Tujuh Pasien Covid-19 di Sulbar Dinyatakan Sembuh

Pernyataan resmi itu tertulis dan dibubuhi tanda tangan ketua DPRD Sulbar ST Suraidah Suhardi bersama Kadis ESDM Provinsi Sulbar, Amri Eka Sakti, Kadis Lingkungan Hidup Andi Adi Takdir dan Kabid PTSP Stephanus BM dan tokoh masyarakat Padang.

 

Pernyataan resmi tersebut dikeluarkan setelah ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi To Padang berunjuk rasa di Kantor DPRD Sulbar, Kamis 2 Juli 2020.

 

Dalam pertemuan yang menghadirkan sejumlah kepala OPD, disepakati semua proses Izin Pertambangan (IUP) eksplorasi, IUP Produksi Pertambangan PT. Suryamica dan proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dinyatakan dihentikan dan dicabut perizinannya.

 

Menurut Suraidah, kota Mamuju akan akan terancam bencana alam jika tambang itu diiziinkan beropreasi. Dampak lingkungan menjadi salah satu alasan Suraida menolak aktivitas tambang tersebut

 

"Tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan aktivitas dari perusahaan itu. Bayangkan kalau tambang itu jalan Mamuju akan tenggelam. Sedangkan belum jalan saja, kita tahu banjir terjadi di beberapa titik di Mamuju," katanya.

 

Hal yang saman juga dikemukakan oleh koordinator aksi, Awal. Ia mengatakan, penolakan tambang yang dilakukan oleh masyarakat Padang itu karena akan mengancam sumber penghidupan masyarakat, tak terkecuali air bersih bagi warga Mamuju.

 

"Di sini ada tiga sungai yang berhulu dan masuk wilayah tambang, kalau itu dirusak, air yang menyuplai ke PDAM untuk kebutuhan hidup masyarakat kota Mamuju tidak ada lagi," tutur Awal.

 

Lebih lanjut, Awal menyampaiakn, wilayah yang akan ditambang adalah tanah adat yang selama ini disakralkan masyarakat keturunan To Padang. "Di wilayah pegunungan itu juga ada wilayah yang menjadi tempat pertama leluhur masyarakat Padang tinggal," ujarnya.

 

Bersama dengan itu, Sumiati salah seorang warga mengatakan, warga selama ini sudah hidup berkecukupan dengan mengelola tanah. Ia menegaskan, warga tidak butuh tambang.

 

"Uang bisa habis, tapi tanah kami tidak akan habis," tegasnya.