Sulsel

Fisik Boleh Berjarak, Tapi Hati dan Pikiran Jangan

Fisik Boleh Berjarak, Tapi Hati dan Pikiran Jangan

Keterangan Gambar : @nurdinabdullahh

Seputarsulawesi.com, Makassar-  Guna memutus mata rantai penyebaran koronavirus, tindakan tegas aparat keamanan sangat diperlukan di masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Demikian pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Nurdin Abdullah via akun Twitternya @nurdinabdullahh, Senin, 27 April 2020.

Lewat akun media sosial itu, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada aparat yang telah menjalankan tugas mendisiplinkan dan menindak tegas warga yang melanggar aturan PSBB.

"Terima kasih kepada aparat Keamanan yg pagi ini menindak mereka yg masih melanggar," tulis Nurdin Abdullah.

Kebijakan Pemprov Sulsel untuk mendisiplinkan masyarakat agar tidak keluyuran selama masa pandemi tentu bukan perkara mudah, mengingat PSBB yang masih satu tingkat di bawah karantina wilayah (lockdown) itu berdampak luar biasa bagi  masyarakat, tak terkecuali pelaku usaha mikro dan menegah.

Demikian pula, para pekerja yang kesehariannya harus beraktivitas di luar rumah guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, juga terkena dampak yang luar biasa. Diantaranya adalah driver ojek online, tukang becak, sopir angkot dan pekerja sosial lainnya. Dalam beraktivitas, mereka tidak hanya dihantui penyebaran koronavirus, tapi juga pendapatan karena pelanggan sepi.

Baca juga: Memutus Mata Rantai Penyebaran Korona, Himbauan Ulama dan Pemerintah Harus Dipatuhi

Meski demikian, tidak ada jalan lain kecuali mematuhi anjuran pemerintah, sebab sejauh ini, efektivitas pemberlakuan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran koronavirus sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Tanpa itu, mustahil mata rantai pandemi global ini bisa dihentikan.

Tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh aparat hadir untuk menindak masyarakat yang tidak patuh serta sadar tentang hahanya koronavirus, tentu bukan pekerjaan mudah. Belum lagi munculnya suara-suara sumbang bernada provokatif yang ditelorkan oleh oknum tertentu.

Ironisnya, narasi-narasi provokatif  itu, tidak jarang dikaitkan dengan persoalan agama. Dampaknya pun cukup nyata, salah satunya di jejaring  media sosial, tampak penuh sesak perdebatan soal ini. Ungkapan yang mengatakan "pasar dibuka, sementara masjid ditutup"  tidak hanya memperparah suasana, tapi juga berpotensi mengoyahkan kesadaran masyarakat.

Dari sini kita dapat melihat dan memahami, bahwa pekerjaan menyadarkan masyarakat memang cukup berat. Selain harus terjun langsung kelapangan melakukan sosialisai dan pendisiplinan fisik, juga harus bisa menyiapkan mental dan sumber daya guna yang handal untuk melawan narasi-narasi provokatif yang berseliweran di media sosial.

Pada konteks inilah, peran media dan pegiat literasi sangat dibutuhkan untuk ikut serta membantu pemerintah, minimal mendinginkan suasana dengan cara mengedukasi masyarakat agar sadar tentang bahaya koronavirus ini.

Demikian pula, peran da'i dan tokoh agama yang saat ini sebagian besar kehilangan job di bulan Ramadan diminta untuk tidak tinggal diam. Nasihat-nasihat mereka tentu saja sangat dibutuhkan untuk ikut serta memberi penyadaran terhadap masyarakat.

Selain penyadaran, peran sosial masyarakat untuk ikut serta membantu warga yang terkena dampak korona juga sangat penting. Kepedulian sosial, berupa penyaluran bantuan donasi terhadap warga yang terkena dampak korona sangat dibutuhkan. Singkatnya, di masa pandemi ini, kesadaran dan kerjasama semua pihak tentu sangat diharapakn guna meredam penyebaran koronavirus.

Selain itu, di masa pendemi, fisik boleh berjarak, tapi hati dan pikiran jangan. Karena itulah modal sosial kita untuk mewujudkan kesadaran, kerjasama dan kepedulian terhadap sesama guna mengantisipasi penyebaran viruskorona secara massif.