nalar

Golput, Pilkada dan Fenomena Kotak Kosong

Golput, Pilkada dan Fenomena Kotak Kosong

Berkaca pada Pemilu 1955 hingga 1971, kali pertama proses demokrasi terpimpin dimulai dari Orde Lama ke Orde Baru. Pemilihan umum (Pemilu) di tanah air kala itu digaungkan atas nama rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Walau kemudian faktanya berbeda, yang tampak justru otoritearisme Orba, baru mulai berpucuk sebagai cikal bakal kekuasaan terlama dalam sejarah kepemimpinan Indonesia.

Dalam hal ini, saya tidak sedang ingin membahas tentang keduanya, Orde Lama maupun Orde Baru, perlu kehati-hatian agar tak terjadi distorsi sejarah. Hal itu cukuplah sebagai produk "usang" dalam sejarah demokrasi terpimpin dimasanya, sebelum gejolak reformasi 1998 menggaung.

Baca juga: Afirmasi Politik dan Keterwakilan Perempuan

Sebagai pemantik dan braindstorming tulisan ini, mungkin menarik untuk diingat 1971 masa itu, sekelompok anak muda dan rakyat kaum terpelajar, tersadar tentang pentingnya perubahan dalam sistem kepemiluan, mendamba sebuah pemilihan kepemimpinan yang terbuka, adil, jujur dan rahasia. Gaweannya agar sejalan dengan slogan tadi, dari rakyat untuk rakyat.

Akhirnya, pemikiran kritis 1971 melahirkan sebuah gerakan murni yang diinisiatori oleh mereka, menjelma dan muncullkan istilah Golput (golongan putih), cikal bakal yang mempengaruhi wajah demokrasi terpimpin menjadi terbuka.

Teringat, ketika saya diundang sebagai pembicara disalahsatu stasiun TV lokal 2018 lalu, dalam situasi terbuka bersama akademisi Dr. Firdaus, pegiat demokrasi Abdul Karim dan Fadjrul Rahman, timbul pertanyaan, apa itu Golput? Benarkah dia betul-betul golongan putih, suci tanpa pilihan? Atau apakah tak ada pilihan lain? Ini yang menarik.!

Saya katakan, dimasa Orba, jika rakyat yang tak tertarik dengan tokoh tertentu, atau calon pemimpin tertentu, apalagi di masa itu kepemimpinan Soeharto erat kaitan dengan otoriter dan kediktatorannya, membuat sebagian rakyat Indonesia yang berpikir maju dan kritis, memilih Golput.

Golput kala itu adalah ruang, representasi rakyat secara objektif, sebuah pilihan untuk tidak memilih sama sekali. Bila perlu, berdiam di rumah, pergi berkebun atau duduk menikmati secangkir kopi dan tembakau. Sederhananya, rakyat memilih tidak menyalurkan suaranya, walau mungkin berada dalam bayang-bayang ketakutan teror dan intimidasi.

Melihatnya dengan kacamata demokrasi, disitulah proses demokrasi macet, mandeg, tidak hanya dibajak, tapi buntu. Yah, buntu dalam ketiadaan sistem dan regulasi pemilihan yang tepat. Kata lain, penguasa kala itu, bisa dimaknai pemaksaan terhadap rakyat, terjerambak untuk tidak memilih, atau memilih tapi vacum, dan berada dalam banyang ketakutan, membiarkan penguasa otoriter melanggeng tanpa hambatan.

Proses Pemilu dimasa itu suram, jika dikritisi, akan ada jawaban bahwa proses pemilihan sudah sesuai, dan itu dari rakyat. Situasinya mungkin memang hanya pembenaran, adanya pemilihan, namun sistematika dan tata caranya, menjebak rakyat tak bersuara murni. Dan jelas, kekuasaan saat itu juga tampak sebuah kekuatan besar yang sulit untuk dilawan.

Saking kuatnya, kuasa Orde Baru langgeng selama 32 tahun. Sulitnya dimana? Karena sumberdaya saat itu berada ditangan kuasa. Parahnya, jika dikritik sedikit, anda bisa lenyap, benar-benar lenyap dari muka bumi pertiwi.

 

Demokrasi dan KoKo

Jika membandingkan dari era 1971 dan kini, proses demokrasi sedang berbenah mengubah wajahnya dari masa ke masa. Sistem dan regulasi terus dibenahi, berorientasi pada perwujudan kepemiluan yang representatif, objektif dan berintegritas. Proses itu sedang berlangsung diperjuangakn di berbagai wilayah Indonesia.

Wajah Pilkada serentak 2020 menggambarkan cerminan proses demokrasi terbuka, walau mungkin masih dalam bayang masa lalu. Dalam konteks ini, indikator bayang itu terasa nampak, ketika melihat Pilkada diperhadapkan dengan Kotak Kosong (KoKo).

Sebenarnya "mahluk KoKo" ini, maksud saya kotak kosong, bukanlah hal baru, sungguh bukan. Loncatan ingatan yang dikemukakan diatas tadi soal Golput, adalah jelmaan saudara kandung kotak kosong, sebut saja begitu.

Jika dulu Golput dimaknai gerakan kritis, representasi penolakan rakyat, memilih untuk tidak bersuara, menolak tokoh atau pemimpin otoriter, maka kotak kosong kali ini juga bisa ditelaah sebagai pemaknaan tempat "memilih untuk tidak memilih".

Apa itu memilih untuk tidak memilih? Saya katakan, hanya istilah dan zamannya berbeda. Orde baru berubah ke reformasi-demokrasi, Golput berubah ke kotak kosong. Bedanya dimana? Golput dahulu dalam kontek orde baru, tak diatur sebagai hak konstitusional, jika tak memilih, suara nol "hangus".

Sedangkan kotak kosong dalam wajah demokrasi kini, diatur dalam regulasi kepemiluan sebagai tempat hak konstitusi, ada suara di dalamnya, itu. Lalu dimana persamaannya? Apapun istilahnya, mau dia Golput atau kotak kosong, itu adalah ruang representasi rakyat, "memilih untuk tidak memilih".

Yah, bisa dimaknai, rakyat memilih untuk tidak memilih calon, sehingga menyalurkan hak suaranya ke kotak kosong. Atau sebaliknya, rakyat memilih untuk tidak memilih kotak kosong, lalu menyalurkan hak suaranya ke calon.

Mungkin satu hal yang mesti dipahami, bahwa kotak kosong bukanlah sekadar kardus hampa tanpa suara. Perlu kehati-hatian disana, ada subjektifitas dan objektifitas. Siapa yang bisa menduga adanya suara rakyat dalam kotak kosong sebagai gerakan kritis, wujud perlawanan, representasi ketidak-berpihakan mereka pada calon tertentu?

Boleh jadi itu didasari kekecewaan yang objektifitasnya mereka alami. Ketidakadilan, kesenjangan sosial, kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, lapangan kerja, layanan kesehatan dan lain sebagainya.

Sederhana pandangan ini saya utarakan, dilogikakan, calon melawan kotak kosong atau kotak kosong melawan calon. Sungguh mereka bisa dimaknai head to head dengan rakyat, dan dalam konteks demokrasi, itu sah.

Kalau ditanya, calon melawan rakyat yang mana, atau rakyat melawan calon siapa? Dalam posisi logic itu, adalah rakyat yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan suaranya. Tentu, ada pro dan kontra.

Membahasnya bukan hal baru, belajarlah melihat pada pengalaman Pilkada kotak kosong diberbagai daerah, fenomena kontestasi itu tak pernah kalah. Belum pula jika diterapkan melawan kotak kosong 50 plus (+) 1% maka beratlah sudah, hati-hatilah sudah, kotak kosong bukan sekadar kardus biasa tanpa suara, saya istilahkan itu the power of the box.

Dan misalnya, jika penyelenggaraan pemilu (KPU) mendorong target partisipasi pemilih dalam konteks Pilkada di Gowa, sampai 77,5 %, dalam situasi covid seperti ini. Tanpa mendahului, saya katakan "maybe yes maybe no", tergantung rakyat.

Saya tidak sedang ingin menggiring ini sebagi sebuah penguatan, mencelupkan kedalam paradigma rakyat tentang kekuatan kotak kosong untuk dilegitimasi sebagai pengakuan mutlak. Terlepas dari itu, adagium-adagium tetap akan muncul, bagaimana jika rakyat benar-benar enggan berpartisipasi memilih apalagi dalam situasi covid, fobia corona menghantui.

Belum lagi konteks bayang-bayang ketakutan seperti masa Golput Orba, dan calon pun tidak maksimal berjuang meraih partisipasi pemilih? Ini benar-benar tantangan bersama, boleh jadi semakin memperpanjang sejarah, kotak kosong belum terkalahkan bahkan mungkin "puli" seri.

Di forum-forum diskusi, pelataran rakyat, lobby hotel, Warkop, Medsos, diskusi-diskusi tentang kepemiluan dan Pilkada kotak kosong tak pernah alpa tentang pertanyaan, apakah hal itu berpotensi. Misalnya rakyat pro-kotak kosong ditunggangi, disemangati memilih kotak kosong atas fakta-fakta kekecewaan tadi. Boleh jadi semakin berpotensi.

Dipahami bersama, diskursus diskusi-diskusi tentang demokrasi konteksnya berbeda diberbagai daerah. Demokrasi, Pilkada dan KoKo dalam dinamika politik semakin kompleks. Saya yakin rakyat juga punya pandangan berbeda, ditinjau dari perspektif sosial, budaya, ekonomi dan zaman .

Semoga pandangan ini hanya menambah khasanah pengetahuan kita sebagai rakyat dalam melakoni proses demokrasi yang lebih baik dan sehat. Saya meminjam bahasa Plato tentang politik dan demokrasi "de politica an dam ounia", sebuah proses politik dan demokrasi yang panjang tentang perjuangan agung dan mulia mengangkat harkat martabat sesorang, rasa adil, kesejahteraan dan perbaikan sosial yang merata, termasuk kesalehan-kesalehan sosial.

Jadi, semuanya teruslah berbenah, tak perlu pongah dengan istilah "Kolom kosong dibajak" atau tak mesti euforia dengan istilah "Terlalu kuat untuk dilawan". Sejatinya proses demokrasi, murni didorong bersama tanpa ditunggangi kepentingan-kepentingan kotor dengan cara yang culas dan lancung dari intimidasi dan teror seperti bayang-bayang masa lalu Orde Baru dan praktik Politik Uang.

Sungguh Politik Uang adalah warisan kejahatan, cara mudah jauh dari surgawi dan bisa jadi jalan pintas menuju penjara. Praktik seperti itu pun saya katakan memberi sedikit untuk merampas hak rakyat yang banyak.

Diakhir tulisan ini, saya tak perlu menyimpulkan, hanya mengajak semua elemen mengembalikan proses demokrasi ke dalam daulat rakyat, sungguh ditangan merekalah kekuatan terbesar itu. "Kopi boleh pahit tapi hidupmu jangan"

Penulis: Juanto Avol

Penikmat kopi rakyat