Sulsel

Keabsahan Dokumen Pendukung, Titik Rawan yang Harus Diperhatikan di Tahapan Verfak

Keabsahan Dokumen Pendukung, Titik Rawan yang Harus Diperhatikan di Tahapan Verfak

Keterangan Gambar : Ilustrasi (istimewa)

Seputarsulawesi.com, Makassar- Abd  Rasyid dari JaDI Sulsel, mengatakan titik rawan yang harus diperhatikan dalam tahapan Verfikasi Faktual (Verfak) adalah keabsahan dokumen pendukung syarat dukungan. Menurutnya, syarat memberikan dungan secara adminitrasi memilik KTP Eletronik atau terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) pemilihan terakhir.

“ Ada pemilih yang tidak tahu sama sekali bahwa dirinya mendukung calon perseorangan. Karena dokumennya di dapat oleh LO atau tim sukses di  koperasi atau pembiayaan lainnya, “ kata Rasyid Koord divisi Hukum dan advokasi JaDI Sulsel.

Baca juga: Verfak Calon Perseorangan perlu Diwaspadai

Bagaimana mengecek keabsahan dokumen, menurut Rasyid sistemnya adalah sesuai meski secara metode KPU akan menggunakan sistem daring atau luring, validasi dukungan harus dibuktikan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan mewarning  baik KPU dan Bawaslu, untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas verfak perseorangan. Pada masa pandemik verfak adalah tahapan yang membutuhkan interaksi  antara penyelenggara dengan masyarakat.

Karenanya  protokol kesehatan covid harus disiplin dijalankan saat proses verfak. Hal ini penting agar tidak menimbulkan klaster baru, klaster penyelenggara atau klaster pilkada.

Selain itu, menurut mantan ketua Bawsalu Jawa  Tengah ini, tahapan verifikasi dukungan perseorangan ini signifikan untuk menentukan nasib bakal calon  dari jalur perseorangan apakan memenuhi syarat dukungan atau tidak.

“Tahapan verfak ini berpotensi menjadi sengketa di Bawaslu ketika calon perseorangan menyatakan bersyarat tetapi KPU menyatakan tidak sesuai dengan hasil vermin dan verfak, “ kata Abhan.

Karena pilkada serentak 2020 memiliki tantangan tersendiri akibat bencana Covid 19, maka KPU dan Bawaslu harus membangun sinergitas dalam tajapan faktual ini menjalankan  mekanisme prosedural sesuai dengan ketentuan undang-undang juga melaksanakan pendispilinan dalam standar kesehatan covid 19.

Dahliah Umar, Ketua Netfid Indonesia menyarangkan agar metode teknologi digital menjadi opsi untuk memutus rantai penyebaran Covid yang berpotensi terjadi jika ada pertemuan orang perorang. 

Meski dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 mengatur tentang validasi dukungan metode sensus namun di Perppu 1 tentang pilkada memberikan keleluasaan dan kewenangan mengatur lebih lanjut proses yang tidak membebani penyelenggaran.

“ Yang penting adalah validitas dukungan orang apakah mendukung atau tidak.  Dimasa pandemik ini membutuhkan terobosan dokumen terekam secara  digital menjadi sah untuk menghindari penyebaran virus corona,“ kata Dahliah.

Kenapa pilihan teknologi digital menjadi pilihan, karena tidak memungkinkan dilaksaakan test massal untuk memastikan apakah verifikator atau masyarakat itu terpapar covid atau tidak. Dengan pilihan dokumen digital dan pertemuan daring akan memudahkan verfikator, pendukung dan pasangan calon.

“Bagaimana pengawasannya, Bawaslu harus menyesuaikan dengan cara bekerja KPU. Jangan  hanya fokus mengawasi implementas pelaksanaan  protokol kesehatan lalu luoa dengan objek pengawasannya, “ kata Mantan Ketua KPU DKI.