Sulsel

Mahasiswa Makassar Tolak Omnibus Law

Mahasiswa Makassar Tolak Omnibus Law

Seputarsulawesi.com, Makassar- Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan diri Mahasiswa Makassar (MAKAR) menggelar aksi menolak Omnibus Law. Menurutnya, metode pembuatan aturan yang sering digunakan di negara yang menganut sistem cammon law seperti Amerika Serikat, Canada dan Irlandia itu akan memberi dampak sosial yang cukup memiriskan. Pasalnya dalam aturan tersebut banyak hal yang disederhanakan.

“Dengan adanya Omnibus Law, kerusakan lingkungan juga diprediksi akan semakin meningkat karena Amdal akan dihapuskan,” kata M. Aqsha BS, Prediden BEM UNM, saat dihubungi Seputarsulawesi.com, Senin, 09 Maret 2020.

Baca juga: Prof. Husain Syam, Kandidat Terkuat Rektor UNM

Bahkan yang lebih memiriskan lagi, dampak dari Omnibus Law bisa mengakibatkan terjadinya perampasan tanah ulayat atas legitimasi RUU ini. Hal itu dapat dilihat pada upaya pembentukan bank tanah sebagai mandat dari RUU ini menjadi indikasi jelas semangat monopoli tanah untuk kepentingan industri.

“Kelak jika RUU ini berhasil disahkan maka perampasan tanah rakyat akan semakin massif terjadi, tidak menutup kemungkinan tanah dan ruang hidup akan menjadi objeknya,” tegas Aqsha.

Lebih lanjut, Aqsha  mengatakan, RUU ini juga bisa merevisi berbagai UU tentang pendidikan yang secara substansi melepas tanggung jawab Negara terhadap akses pendidikan rakyat. Misalnya dalam UU Sikdiknas beberapa pasal direvisi dan menghapus pidana praktik pemalsuan ijazah, dalam UU Perguruan Tinggi justru menghapus asas Nirlaba yang artinya mendorong Perguruan Tinggi menjadi Industri baru (komersil) dalam bentuk PTN-BH/BLU dan implikasinya adalah akses pendidikan bagi rakyat miskin kian sulit untuk tercapai.

 “Orientasi pendidikan tidak lagi bagi rakyat, tetapi mempertegas posisinya sebagai sesuatu yang ekslusif yang tidak dapat dinikmati oleh rakyat miskin,” katanya lagi.

Sementara RUU Cipta Kerja, yang juga salah satu produk Omnibus Law yang mengselaraskan diantaranya 82 undang-undang dengan 1.194 pasal dan subtansi rancangan beleid tersebut mencangkup 11 klaster.

Menurutnya, RUU ini memberikan karpet merah perusahaan multinasional serta oligarki untuk menanamkan dan mengelola berbagai aspek kekayaan Negara melalui investasi atau dengan kata lain memberikan ruang seluas-luasnya bagi kepentingan modal dan meminggirkan kepentingan rakyat luas

“Misalnya, dalam rancangan RUU tersebut memangkas Hak Buruh, melegitimasi eksploitasi sumber daya alam, monopoli tanah rakyat, Komersialisasi Pendidikan serta lepasnya tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan rakyat,” jelas Aqsha.

Demikian pula, lanjut Aqsha, berbagai hak buruh seperti uang pesangon, cuti haid, dan jaminan sosial akan dihapus. Sementara itu, penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel, outsourching dan memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk melakukan PHK secara sepihak serta hilangnya sangsi pidana bari perusahaan.

Sementara semangat desentralisasi yang selama ini didorong oleh masyarakat luas dengan memberikan otonomi bagi daerah untuk menghindari adanya penumpukan kekuasan pusat justru tercederai dengan diberikannya legitimasi bagi pemerintah pusat untuk menghapus aturan daerah hanya dengan peraturan presiden.

“Hal ini diatur dalam RUU Omnibu law. Dari sini kecenderungan otoriter rezim hari ini semakin menampakkan wajahnya,” jelas Aqsah.

Olehnya itu, ia pun menyerukan kepada semua pihak untuk bersama-sama menolak RUU tersebut dan terlibat dalam barisan massa protes melakukan penolakan terhadap segala bentuk aturan yang dikeluarkan oleh rezim yang tidak berpihak kepada kepantingan rakyat. Untuk itulah, Makar kemudian menyerukan penolakan.