Sulsel

Pembatasan Akses Form A.KWK Bisa Menjadi Sumber Masalah

Pembatasan Akses  Form A.KWK  Bisa Menjadi Sumber Masalah

Keterangan Gambar : Saiful Jihad

Seputarsulawesi.com, Makassar- Adanya ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memberi akses ke Pengawas Pemilu guna mengawasi isi dan subtansi pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan dinilai membatasi ruang gerak pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu.

Selain itu, form A.KWK yang berisi daftar pemilih berbasis TPS  juga bisa menjadi sumber masalah, selain karena erat kaitannya dengan transfaransi data, juga membuat pengawas pemilu tidak bisa mencermati data pemilih yang ada di A. KWK untuk dicocokkan dengan fakta lapangan.

Baca juga: Keabsahan Dokumen Pendukung, Titik Rawan yang Harus Diperhatikan di Tahapan Verfak

“Hal ini karena form A.KWK tidak diberikan kepada pihak Bawaslu dan pengawas di lapangan,” jelas Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, Rabu 22 Juli 202.

Saiful mengingatkan, masalah pemilu kerapkali terjadi disebabkan oleh persoalan transparansi data. Bahkan di Pileg kemarin, katanya, lima kali dilakukan pleno soal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Yang tidak semestinya ada di DPT, karena sudah lama meninggal, namanya masih ada. Sebaiknya, ada warga yang semestinya memiliki hak memilih, tetapi tidak ada dalam DPT," katanya lagi.

Saiful menilai, keputusan KPU RI, No: 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, yang menjelaskan bahwa A.KWK adalah informasi yang dikecualikan terbatas, dan hanya diberikan kepada lembaga atau instansi atas izin Kemendagri, bisa menghambat proses pengawasan secara maksimal.

Belum lagi dengan terbitnya Surat KPU, Nomor: 576/tahun 2020, tanggal 21 Juli 2020, yang secara rinci menjelaskan larangan bagi KPU baik provinsi, kabupaten, PPK, PPS dan PPDP untuk memfoto, memindai atau menggandakan A.KWK, termasuk menyalin dalam bentuk data lunak (soft file) dan memberikan kepada pihak lain, semakin memperjelas dugaan itu.

Saiful mengatakan, kewenangan yuridis tersebut, dalam implementasinya tidak serta-merta bisa dilakukan ketika proses Coklit pemutakhiran data pemilih dengan metode sensus oleh PPDP tidak memberi ruang yang cukup pada pengawas untuk mengakses data Pemilih yang akan dicoklit.

Termasuk memastikan apakah benar yang dikeluarkan (dicoret) itu adalah penduduk yang tidak memiliki hak pilih, dan sebaiknya yang dimasukkan ke dalam A. KWK adalah benar mereka yang berhak memilih sesuai Undang-undang.

Sementara Undang-undang nomor 10/2016, pasal 30 huruf a, menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten atau Kota mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan, angka 2 pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Setiap desa atau kelurahan, hanya ada 1 orang pengawas, sementara setiap desa atau kelurahan terdapat banyak PPDP yang melakukan Coklit berbasis TPS. Jika satu desa terdiri dari 15 TPS saja, maka akan ada 15 PPDP yang  melakukan tahapan Coklit,” jelasnya.