Sulbar

Pemerintah Wajib Prioritaskan Penanganan Kesehatan di Lokasi Pengungsian

Pemerintah Wajib Prioritaskan Penanganan Kesehatan di Lokasi Pengungsian

Keterangan Gambar : Muhammad Subair Sunar

Seputarsulawesi.com, Majene- Kasus meninggalnya Nurbia (53 tahun), warga Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada 19 Januari 2021 dan seorang balita bernama Al Fauzi (1,5 tahun) di Mamuju, pada 25 Januari 2021 lalu kembali menuai sorotan publik.

Kedua warga terdampak bencana gempa tersebut meninggal dunia karena kedinginan dan terserang batuk di lokasi pengungsian. Dugaan minimnya penanganan kesehatan di lokasi pengungsian menjadi sorotan berbagai kalangan. Salah satunya adalah  Tenaga Ahli Program Inovasi Desa KPW 5 Provinsi Sulbar, Muhammad Subair Sunar. 

Baca juga: GUSDURian Peduli Salurkan Bantuan Non Pangan di Majene dan Mamuju

Subair mengatakan, penanganan kesehatan bagi warga yang terdampak bencana di lokasi pengungsian harus menjadi prioritas utama pemerintah, karena hal ini terkait urusan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Menurutnya, Pemda tidak boleh abai soal penanganan kesehatan, apalagi jika kedua warga tersebut meninggal dunia karena ketiadaan penanganan, maka kasus tersebut berpotensi mengarah pada  pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).   

“Jika benar Pemda melakukan pembiaran, maka bupati terindikasi kuat melakukan pelanggaran HAM,” kata Muhammad Subair Sunar, Kamis, 4 Februari 2021.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. Ia mengatakan, kasus yang menimpa kedua warga tersebut di atas bisa terindikasi pelanggaran HAM jika ada pembiaran dari aparat negara. 

“Bisa saja, kalau ada indikasi pembiaran oleh aparat negara,” jelas pria yang akrab disapa Beka ini.

Menurutnya, dalam hal penanganan bencana, bentuk kongkrit pembiaran itu terjadi jika penanganan tidak sesuai dengan standar atau indikator yang telah ditentukan.