Sulsel

Pemkot Makassar dan Tokoh Agama Bincang Sinergi dalam Mencegah Pandemi

Pemkot Makassar dan Tokoh Agama Bincang Sinergi dalam Mencegah Pandemi

Keterangan Gambar : Zoom Meeting

Seputarsulawesi.com, Makassar- Sejak dua kasus pertama Covid-19 terdeteksi di Kota Makassar pada 19 Maret 2020, pemerintah dan tokoh agama mulai melakukan sejumlah langkah preventif dalam memutus rantai penularan Covid-19.

Di antara langkah awal tersebut adalah himbauan Pemerintah Kota Makassar terkait Physical Distancing dan anjuran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar untuk melaksanakan ibadah di rumah.

Baca juga: Korona dan Pesan-pesan Bijak untuk Kemanusiaan

Seiring jumlah kasus yang terus bertambah hingga pertengahan Mei 2020, pemerintah Kota Makassar pun memutuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu poin pembatasan adalah ibadah di rumah, terutama di tengah berjalannya bulan suci Ramadan.

Terkait hal di atas, Kabag Kesra Kota Makassar, Aswis Badwi menyatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar sejak awal merespon pandemi ini dengan melibatkan banyak pihak.

"Pemerintah berterima kasih sekali dengan tokoh agama. Pertama Covid-19 muncul kita mendekati kementerian agama karena pemerintah kota tidak bisa berdiri sendiri. Ada juga himbauan dari gubernur dan juga ederan dari pimpinan Dewan Masjid Indonesia tentang sanitasi," katanya dalam Ngaji Keislaman dan Kemanusiaan bertema "Sinergitas Pemerintah dan Tokoh Agama dalam Melawan Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan via zoom meeting oleh Lembaga Advokasi & Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel pada Minggu, 10 Mei 2020.

Lebih lanjut, Aswis mengungkapkan jika Pemkot bersama sejumlah Ormas Keagamaan dan tokoh agama, gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat.

"Pemkot mengeluarkan surat walikota tentang perlibatan para dai terkait PSBB. Kita juga kemarin sudah mengumpulkan semua ormas untuk bersama melakukan sosialisasi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua FKUB Kota Makasssar, Prof. Arifuddin Ahmad yang juga didaulat sebagai narasumber dalam diskusi tersebut mengaku sepakat dengan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.

"Saya setuju dengan apa yang telah dilakukan dengan Pemerintah Kota. Sebab, caranya sesuai dengan panduan Nabi saw. Namun, terkait edaran MUI sudah jelas bagaimana dengan daerah yang masih belum ada kasus untuk tidak diadakan pembatasan. Ini kita harus kita hati-hati terkait adanya pembatasan karena kita bisa menghadapi masalah lain seperti masalah sosial," imbuhnya.

Prof. Arifuddin Ahmad menambahkan soal rekomendasi terkait beberapa aturan PSBB mengenai imbauan untuk tidak beribadah di tempat ibadah pada masa pandemi.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah kota melakukan pemetaan soal rumah ibadah dan tetap memperlakukan protoker kesehatan. 

"Rekomendasi saya ada pemetaan pemerintah kota terkait rumah ibadah, misalnya ini terbuka hanya untuk orang tertentu saja. Kedua, setiap masjid ada handsanitiser di masjid dan semua jamaah pakai masker," tambahnya.