nalar

Pengelola Negara sebagai Mediator Sosial

Pengelola Negara sebagai Mediator Sosial

Keterangan Gambar : Juanto (Komisioner Bawaslu Gowa)

Sebenarnya rakyat butuh sedikit diperhatikan, duitnya dikembalikan dalam wujud Sembako, karena selama ini negara meminjamnya melalui pajak untuk kepentingan bernegara.

Dalam situasi Covid-19, perhatian pengelola negara mestinya memahami itu, tak perlu sungkan nan ragu menyalurkan dana negara untuk rakyat sendiri.

Baca juga: Bansos, Kisruh Sosial yang Tak Berkesudahan

Pengelola negara, perangkatnya harus terintegrasi, transparan dan berintegritas sampai ke tingkat kelurahan dan desa, mereka penting benar-benar hadir merealisasikan kebutuhan warga dan tepat sasaran.

Malulah rasanya pengelola negara, jika ada warga negara yang sadar hak, jujur, lalu mengembalikan Sembako yang bukan miliknya. Ia merasa bahwa dirinya tidak layak menerima Sembako, sebab ada warga lain yang justru jauh lebih membutuhkan.

Ini tamparan keras bagi pengelola negara di tingkat bawah, dikarenakan beberapa oknum menyalurkan Sembako justru kepada yang mampu, tapi alpa terhadap yang miskin.

Lebih miris lagi, diberitakan oleh sebuah media lokal, adanya anak pengelola negara yang tidak miskin, lagi tak fakir, namun diduga masuk kategori penerima Sembako. Ajaib memang, tapi nyata berdata. Mungkin, itulah pengelola yang tak paham asas kepantasan.

Situasi seperti ini, memang tak cukup hanya dibutuhkan sistem administrasi negara dalam pengelolaan data rakyat miskin, namun juga sangat penting didasari asas kelayakan dan kepantasan hak berbasis fakta lapangan.

Konon ketika pengelola negara mendata kependudukan kategori miskin, mereka enggan memasukkan keluarganya dalam data sebagai derajat miskin, karena dianggap gengsi, me-malu-kan dan tidak berkelas dalam pandangan sosial.

Namun pandemik covid ini, meluberkan gengsi terselubung, si kaya berebut jatah si miskin, tanpa sadar, atau memang sengaja, status yang dulu dia hindari sebagai "miskin", kini dilipat dan diselipkan dalam keserakahan.

Padahal dia adalah bagian dari pengelola negara mampu, keluarga berada di level bawah.  Lucunya, tak tanggung-menanggung, justru mereka yang pengelola negara merasa pantas.

Argumennya mencuat dan menebalkan ego, bahwa situasi ini, semua hak orang layak mendapatkan bantuan. Baginya, hal demikian bukan kekeliruan. Padahal mungkin itu tak elok bagi seorang pengelola negara.

Agama dan negara

Rakyat adalah negara, dan birokrator adalah pengelola negara. Birokrasi adalah sistem sang pengendali pengelolaan negara. Istilah apa pun itu, rakyat adalah segalanya.

Dalam sejarah orde baru ke reformasi, rakyat adalah pengusung ketahanan negara dari berbagai aspek. Mulai dari  ketahanan pangan (pertanian) sampai pada  kebutuhan sandang (fasion). Semuanya dipunguti pajak oleh negara. Impian negara demi membangun, dan mendorong kemajuan SDM, mandiri menuju kemapanan berbangsa.

Dalam konteks ini pula, rakyat bertanya, pantaskah pengelola negara mencaplok hak warga negara lain dalam wujud sembako? Tidak, itu bukan kepantasan seorang pengelola, sebab sistem (gaji dan tunjangan) telah menjaminnya sebagai bagian dari subjek negara, bukan objek bernegara.

Baca Juga: Bawaslu Gowa Harap Bantuan Pemda Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

Dalam UUD 1945, objek negara (harus) menjamin dan memprioritaskan rakyat yang fakir dan miskin, bukan yang pura-pura tidak mampu tetapi mapan.

Demikian pula dalam konteks agama, misalnya dalam Qur'an surah At Taubat, ayat 60. Bahwa jelas, ada delapan kategori penerima zakat, infaq dan sedekah. Dan yang menjadi prioritas urutan pertama adalah fakir dan miskin.

Di sini relasi agama dan negara layak diwujudkan sebagai medium dalam ruang-ruang sosial. Peran pengelola negara mesti bertindak sebagai mediator, bukan peretas keduanya, apalagi pencaplok hak yang miskin.

Penulis: Juanto

(Komisioner Bawaslu Gowa)

 

 

Iklan Tengah