Sulbar

Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 di Polman Kembali Jadi Sorotan

Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 di Polman Kembali Jadi Sorotan

Seputarsulawesi.com, Polewali Mandar- Perdebatan soal kinerja relawan Gugus Desa di Kabupaten Polewali Mandar terus berlanjut. Hal itu bermula saat Wakil Ketua Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup (LPLH) Sulbar, Nuraini menyampaikan kritikannya soal kinerja relawan desa yang dinilai kurang maksimal dalam memutus mata rantai Covid-19.

 

Baca juga: Pasien Covid-19 Dirawat RS Siloam, Hampir Seluruhnya Pulih

Salah satunya adalah pembukaan portal desa di tengah wabah covid-19 yang belum terkendali dengan baik. Selain itu, Nuraini juga menuding, bahwa setelah dana desa dikucurkan dalam bentuk BLT, relawan gugus desa yang dibentuk berdasarkan surat edaran Kemendes No. 8 tahun 2020 itu, tidak lagi memperhatikan tugas dan fungsinya.

 

Selangkapnya baca: Relawan Gugus Desa di Polman Dinilai Kurang Maksimal Jalankan Tugas

 

Tak ayal, pernyataan Nuraini itu mendapat tanggapan balik dari Ketua Forum Solidaritas Pendamping Lokal Desa Sulawesi Barat (Fosil PLD Sulbar), Abd. Rahman. Pria yang akrab disapa Maman itu menyampaikan bahwa Pembukaan portal di masa pandemi Covid-19 yang menjadi sorotan Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup (LPLH) Sulbar itu terkendala anggaran dana desa yang belum sepenuhnya cair.

 

Selengkapnya baca: Relawan Gugus Desa di Polman Terkendala Anggaran

 

Namun demikian, klarifikasi yang disampaikan Maman tersebut tidak serta-merta menyudahi perdebatan soal kinerja Relawan Covid-19 Desa itu. Sebab tidak berselang lama, penyataan Fosil PLD Sulbar itu kembali mendapat tanggapan dari Nuraini.

 

Kepada Seputarsulawesi.com, Nuraini menyampaikan, alasan yang disampaikan Ketua Fosil PLD Sulbar itu tidak masuk akal, sebab anggaran penanganan Covid-19 punya anggaran khusus. Apalagi di masa pandemi ini, katanya mayoritas desa di Polman bisa menyiapkan wastafel, handsanitezar dan sabun di setiap rumah warga, lengkap dengan stiker logo desa dan nama desa.

 

“Jadi kami menilai sangatlah ironi, ketika persoalan anggaran sehingga portal dibuka,” jelas Nuraini, via rilisnya ke Seputarsulawesi.com, 7 Juni 2020.

 

Tak hanya itu, Nuraini juga menyampaikan hasil pengamatan LPLH pada bulai Mei lalu.  Ia mengatakan, di tahap awal, anggaran BLT hanya menelan biaya Rp. 80 Juta sampai Rp. 150 Juta, sementara satu sisi, DDS tahap awal itu cair sampai 40% dari anggaran yang ada di setiap desa.

 

“Nah tim gugus desa yang dibentukkan semua aparat desa, ketika aktif di portal, itu hal wajar ketika di selenggarakan secara sukarelawan, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab mereka, sebagai bagian dari pemerintahan desa, dan sekaligus tugas dan fungsi tim relawan,” ujaranya.

 

Nuraini menyayangkan pembukaan portal desa yang dinilainya terlalu dini di tengah situasi Covid-19 yang belum kondusif 100 %.  Hal itu bisa dimaklumi, katanya andaikan pembukaan Portal tersebut sesuai aturan protokol kesehatan. Sama seperti pembukaan rumah ibadah, di mana pengurusnya diharuskan menyiapkan stafel dan alat pengukur suhu.

“Hal ini bisa di toleran andai saja portal tetap disiagakan sesuai protokol kesehatan, tambahan dengan memperhatikan kembali surat edaran Bupati Polman No 73 tahun 2020, tentang pembukaan kembali rumah ibadah. Rumah ibadah aja harus aktif penjagaannya, apalagi pintu gerbang utama desa,” tegasnya.