Sulbar

Pergantian Plt. RSUD Polman Bukan Solusi, SOP Rumah Sakit yang Mesti Dievaluasi

Pergantian Plt. RSUD Polman Bukan Solusi, SOP Rumah Sakit yang Mesti Dievaluasi

Keterangan Gambar : Abdul Hakim Pariwalino

Seputarsulawesi.com, Polewali Mandar- Tragedi kemanusiaan dan kaitannya dengan penanganan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar tampaknya tak pernah sunyi dari permasalahan.

Sejak kasus kematian bayi dalam kandungan yang dialami oleh ibu Anni, warga Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman pada Jumat 26 Juli 2020 lalu, rentetan aksi protes terus berlanjut dan tak jarang berujung kericuhan.

Dua hari lalu, sejumlah massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Polman kembali menggelar aksi menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit.

Mereka menilai, pihak rumah sakit yang menolak melayani Ibu Anni, karena yang bersangkutan dinyatakan positif Covid-19 menandakan bahwa pelayanan kesehatan di RSUD Polman buruk.

Olehnya itu, mereka meminta Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar segara mencopot pelaksana Tugas RSUD Polewali karena dinilai tidak becus melakukan pelayanan.

Selain itu, beberapa kalangan juga menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pelayanan kesehatan di Kabupaten Polman terlihat tak ada peningkatan yang memadai.

Ironisnya hal ini berbanding lurus dengan akses infrastruktur jalan yang juga tak kunjung membaik dan turut memperlambat proses pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pelosok.

Hal itu terlihat pada kasus Sahira, warga Desa Lenggo, Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar, Minggu,  6 Februari 2020 lalu.

Sahira yang saat itu akan melarikan anak keduanya terpaksa harus ditandu menuju Puskesmas kecamatan, lantaran akses jalan menuju ibu kota kecamatan tak kunjung membaik.

Selengkapnya baca: Pelayanan Dasar di Polman Belum Merata

Atas sejumlah kejadian tersebut, tidak mengherankan jika sebagian kalangan mempertanyakan Standar Operasional Pelayanan (SOP) RSUD Polman. Salah satunya adalah aktivis pegiat diskusi pembangunan Desa, Abdul Hakim Pariwalino.

Hakim menilai pelayanan RSUD Polman cenderung abai terhadap kepentingan publik. Sehingga uji publik SOP RSUD Polman penting untuk segera dilakukan oleh pemerintah setempat.

Hakim menegaskan, meski pelaksana tugas RSUD Polman diganti, hal itu tidak menjadi jaminan perbaikan pelayanan rumah sakit, jika SOPnya tidak segera dievaluasi. 

“SOP adalah mesin penggerak pelayanan masyarakat, selamanya mesin tidak diperbaiki, maka pola kerjanya akan tetap sama,” jelas Abdul Hakim Pariwalino, Jumat, 10 Juli 2020.

Selain itu, Hakim juga meminta pihak manajemen RSUD Polman terbuka untuk menguji SOP ke publik, agar publik paham bagaimana pelayanan itu bergerak.

“Urusan publik menerima atau tidak, hal itu nantinya bisa dimusyawarahkan secara bersama,” jelas Hakim.