nalar

Politik Butuh Protokol Kesehatan

Politik Butuh Protokol Kesehatan

Keterangan Gambar : Herman Halilintar

Era New normal seolah menjadi sinyal bagi setiap individu, agar meningkatkan kehati-hatian dalam berinteraksi terhadap sesama. Olehnya itu, guna menjaga kesehatan tubuh di era kebiasaan baru ini, masyarakat diminta untuk senantiasa mematuhi seluruh anjuran protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah.

 

Baca juga: Penuhi Ketersediaan Sembako, Pasar Rakyat Diizinkan Beroperasi di Era New Normal

Sebelum Covid-19 mewabah, anjuran pemakaian masker hanya untuk mereka yang sedang sakit, agar tidak menularkan penyakitnya ke orang lain, namun setelah diadakan penelitian ilmiah, masker ternyata dapat menangkal hampir 1000 bakteri dan virus. Dengan alasan ini, pemakaiannya pun dianjurkan bagi semua warga.

 

Tentu saja tulisan ini tidak akan mengulas anjuran penggunaan masker sabagai salah satu poin penting dalam protokol kesehatan tersebut, namun akan mengulas soal protokol kesehatan dan kaitannya dengan politik, sebagaimana yang menjadi tema tulisan di atas.

 

Selain itu, tulisan ini juga sekaligus  respons terhadap pelaksanaan  Pemilukada  yang akan dilaksanakan secara serentak di 270 kabupaten-kota di Indonesia.

 

Sejauh pengamatan penulis, kampanye protokol kesehatan ini masih sebatas kaitannya dengan kesehatan, belum sampai pada upaya mengaitkan wacana protokol kesehatan dan kesehatan jiwa atau mental jelang perhelatan Pemilukada yang rencananya akan dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang itu.  

 

Baca juga: Pilkada di Masa Pandemi,Ketua KPU Mamuju Optimis Partisipasi Pemilih Tidak akan Mengalami Penurunan

  

Menurut hemat saya, “protokol kesehatan” juga dibutuhkan jelang  hajatan akbar tersebut, agar mental kita terjaga dan terbebas dari infeksi virus politik yang tak sehat.  Atau dalam artian bukan hanya virus corona yang harus dihindari, tapi juga politik SARA, money politik dan kampanye negatif (black campaign) yang kerap hadir dan menjadi virus dalam setiap momentum politik.

 

Virus Tim Sukses

Isu-isu seperti ini penting diantisipasi sejak dini, mengingat virus semacam ini,  tak hanya menyesatkan publik serta mencederai demokrasi, tapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa.  Jika virus politik semacam ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada lahirnya  degradasi mentalitas politik warga.

 

Apalagi kita sudah tahu bersama, bahwa dalam Pileg sebelumnya, tercatat banyak pesertanya yang mengalami stres. Fenomena ini tampak sudah lazim terjadi saat musim Pilkada atau Pileg digelar.  Beragam wacana pun bermunculan untuk menjelaskan fenomena ini.


Namun demikian, dari sekian banyak penjelasan tersebut, yang menjadi inti persoalan sebenarnya adalah kepentingan yang tak kesampaian menjadi penyebab stres itu terjadi, dan itu tak jarang berkaitan dengan kepentingan pribadi orang lain.

 

Salah satunya adalah munculnya tim sukses nakal. Biasanya, mereka menjalankan aksi dengan bermodalkan ide-ide negatif. Lebih parah lagi, ada yang hanya mengandalkan retorika dan kumpulan foto copy kartu keluarga sebagai modal untuk meyakinkan mangsanya, tanpa ada sedikit pun ide positif yang disumbangkan.

 

Meski ada yang memiliki ide-ide cemerlang, akan tetapi di balik ide-idenya tersebut disisipkan kepentingan pribadi. Entah itu dilakukan atas dasar perlawanan atas kebijakan pemimpin yang dinilainya abai terhadap kepentingan rakyat kecil, ataukah memang sengaja untuk memancing agar kandidat dukungannya itu mengeluarkan dana guna membiayai penerapan ide-idenya.

 

Namun setelah dana cair,  mala disalahgunakan, bahkan yang paling parah ada laku tim sukses yang melakukan kontrak politik dengan kandidat tertentu untuk menghalalkan praktik haram. Ini tentunya akan sangat berpengaruh pada keputusan-keputusan dalam pemerintahan, jika calonnya tersebut berhasil menang dalam kontestasi politik.

 

Maka dari itu protokol kesehatan politik menjadi penting, khusus untuk mengatur para aktor politik nakal semacam ini, agar tidak menimbulkan penyakit akut di dalam dunia perpolitikan kita sekarang dan masa akan datang. Hal ini penting untuk sekaligus menyelamatkan generasi muda kita dari paraktik pembodohan politik tersebut.


Baca juga: Makassar Butuh Pemimpin Berpegang Teguh Pada Siriq na Pacce

 

Penulis: Herman Halilintar

(Aktvis Anti Korupsi Sulbar)