Nasional

Politisi PKB Tolak Keras Pelibatan TNI dalam Urusan Kerukunan Umat Beragama

Politisi PKB Tolak Keras Pelibatan TNI dalam Urusan Kerukunan Umat Beragama

Seputarsulawesi.com, Makassar- Rencana Menteri Agama, Fachrul Razi melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama mendapat penolakan keras dari politisi PKB, Maman Imanulhaq.

“Saya menentang keras rencana pelibatan TNI dalam urusan peningkatan kerukunan umat beragama hingga ke pelosok daerah di Indonesia,” tegas Maman saat dihubungi Seputarsulawesi.com, Selasa, 7 Juli 2020.

Baca juga: Alokasi Anggaran Penguatan Pendidikan Agama dan Keagamaan Telah Disetujui DPR

Penolakan tersebut juga telah disampaikan Maman dalam Rapat Kerja dengan Kementrian agama di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyampaikan bahwa rencana pelibatan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama, sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara kementrian agama Oman Fatrurahman pada 1 Juli 2020 lalu, bertentangan dengan prinsip demokrasi, human rights atau HAM, dan agenda reformasi sektor keamanan serta UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

“Biarkan tentara menjaga wilayah Indonesia secara teritorial dan agenda dwifungsi ABRI agar betul-betul jalan,” katanya dalam Rapat tersebut.

Maman menilai, rencana menteri agama melibatkan TNI dalam urusan kerukunan umat beragama adalah cara pandang yang keliru karena  berpotensi memunculkan pelanggaran HAM. Justru yang harus dilakukan oleh Meteri Agama adalah pendekatan dialogis, bukan pendekatan keamanan.

Tak hanya itu, lanjut Maman, pendekatan keamanan juga berpotensi membuka ruang otoritarianisme karena pemerintah akan lebih mengutamakan stabilitas lewat represif, ketimbang dialog.

Menurutnya, pendekatan dialogis jauh lebih efektif ketimbang pendekatan refresif. Apalagi dalam faktanya, pendekatan represif hanya memunculkan kerukunan semu yang pada akhirnya bisa menjadi bom waktu konflik sosial.

 “Fenomena ini bisa diamati pada masa masa Orde Baru. Makanya itu, melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama adalah pandangan keliru,” tegas Maman.

Selain itu, Maman juga menyampaikan, pendekatan dengan menitikberatkan aspek keamanan sangat berpotensi menambah derita diskriminasi sosial, khususnya terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan.

Olehnya itu, Maman menyarankan, sebaiknya pemerintah lebih fokus menuntaskan sejumlah agenda reformasi TNI dan mengoptimalkan kinerja kementrian agama dan tokoh informal di tengah masyarakat.