Sulsel

Prinsip KPU Lakukan Pendataan, Lebih Baik Dobel Daripada Tidak Terdata Sama Sekali

Prinsip KPU Lakukan Pendataan, Lebih Baik Dobel Daripada Tidak Terdata Sama Sekali

Keterangan Gambar : Muslim Sunar

Seputarsulawesi.com, Makassar- Data pemilih boleh dibilang bahagiaan dari parameter kualitas demokrasi, sebab data pemilih yang sahih (terpercaya) menjadi ukuran bahwa pemilu beserta hasilnya menjadi legitimate di mata rakyat.

Olehnya itu, pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang kerap dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah bagian dari upaya mewujudkan cita-cita Pemilu ideal dan sekaligus perlindungan atas hak pemilih.

Baca juga: KPU Bantaeng Tetapkan DPB Sebanyak 145.424 Pemilih

Meski demikian, pihak KPU sendiri mengakui bahwa persoalan akurasi data adalah hal yang cukup rumit, dan mustahil bisa mencapai 100 persen valid.

“Pada umumnya, data pemilih itu hampir mustahil mencapai data valid 100 persen, karena mobilitas pemilih sangat tinggi,” papar ketua KPU Bantaeng, Hamzar beberapa waktu lalu.

Untuk memaksimalkan data pemilih yang akurat, kata Hamzar, di samping partisipasi masyarakat diharapkan untuk menyampaikan informasi akurat tentang keberadaannya, juga penyelenggara pemilu dituntut kerja ekstra dalam melakukan updating data.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Muslim Sunar, Komisioner KPU Polewali Mandar. Ia mengatakan, KPU selain harus bekerja secara profesional, juga harus berhati-hati dalam memvalidasi data.  

Soal urusan data, ada prinsip yang diperpeganginya, yaitu “lebih data pemilih dobel, daripada tidak terdata sama sekali”.  Sebab warga yang tidak terdata, menurut Muslim, bisa berakibat hukum, karena diduga telah menghilangkan hak-hak politik warga.

Muslim juga mengakui soal kerumitan data pemilih yang berdampak secara nasional. Hal itu disebabkan oleh sistem pendataan penduduk yang dikelola oleh Capil belum maksimal.

“Tidak bisa dimungkiri kalau melihat progress dari presentase penduduk yang telah perekaman, itu belum 100 persen secara nasional maupun lokal di Sulbar,” jelasnya.  

Selain itu, sinkronisasi data penduduk, dari desa mutasi, baik yang masuk maupun yang keluar atau meninggal dunia tidak terupdate dengan baik, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan sampai ke Kabupaten (Capil)

Makanya itu, kata Muslim, seringkali ada warga yang telah dicoret namanya pada pemilu sebelumnya, kembali muncul pada pemilu selanjutnya. Hal itu terjadi disebabkan karena server induk belum mencoret warga yang bersangkutan.

“Ini juga karena ada syarat pencoretan, yakni berdasarkan surat keterangan meninggal yang ada NIK dan NKK, serta laporan desa ke Capil,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya pun tidak ingin gegabah dengan serta-merta menerima begitu saja data Capil DP4, sebelum melakukan investigasi lapangan, guna memastikan kebenaran data tersebut.

Tak hanya sampai disitu, data hasil investigasi itu juga kadangkala double setelah dimasukkan ke dalam Sistem Pendaftaran Pemilih Aplikasi KPU. 

“Nah dari sini kadang muncul data ganda ketika dilakukan pengupdetan,” terangnya.

Menurut Muslim, hal itu terjadi karena warga tersebut pindah dan telah terbit KTP serta KK di tempat baru. Sementara yang bersangkutan belum menyerah KTP lama atau terlapor di daerah asal.

Meski muslim juga mengakui, persoalan akurasi data yang tidak mungkin valid 100 persen. Namun pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin mengoptimalkan transparansi data pemilih ke khalayak publik.

Salah satunya dengan cara terbuka menempel nama lengkap dengan alamat pemilih di desa-desa dan tempat-tempat strategis lainnya.

“Kalau kami di KPU, mekanismenya terbuka by name by address, dan itu kami tempel di desa-desa dan tempat-tempat strategis,” jelas Divisi Data KPU Polewali Mandar ini.

Baca juga: KPU Polman Luncurkan Aplikasi MobilePemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan