Sulsel

Santri Makassar Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tolak RUU Omnibus Law

Santri Makassar Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tolak RUU Omnibus Law

Seputarsulawesi.com, Makassar- Sejumlah santri yang  mengatasnamakan diri santri Makassar menggelar aksi unjuk rasa  di depan Kantor DPRD Sulsel, Kamis, 16 Juli 2020.

Aksi tersebut terkait penolakan mereka terhadap RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang dinilainya bertentangan dengan prinsip Maqasyid Syari'ah, tentang pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan harta benda.

Baca juga: Seknas GUSDURian Sayangkan Tindakan Aparat Terhadap Ismail Ahmad

Selain itu, mereka juga menilai DPR tidak jeli melihat dampak kemudaratan RUU tersebut, padahal kaidah ushulul fiqhi  sangat jelas menegaskan pentingnya mendahulukan pencegahan kerusakan ketimbang mengupayakan kemaslahatan (Dar'ul Mafaasid Muqadam Ala Jalbil Masholih).

 “Secara prosedur, UU Omnibus Law bertentangan dengan prinsip Islam dan hukum, salah satunya tentang Musyawarah karena pembahasannya tertutup dan tidak melibatkan publik dalam penyusunannya, sebagaimana dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan juga mengaturnya,” jelas Ince Hariadi dalam orasinya.

Sementara itu, dalam pernyataan sikapnya, santri Makassar yang juga merupakan gabungan dari berbagai organisasi ini menyampaikan RUU Omnibus Law Cipta kerja mendzalimi para pekerja, karena Pemutusan Hubungan Kerja akan terjadi secara masif karena RUU tersebut mengisyaratkan pemberi kerja untuk melakukan PHK sepihak.

Demikian pula,  RUU tersebut dinilai  tidak memberi maslahat pada rakyat, justru ia akan menggendutkan kantong-kantong bisnis pengusaha serakah, serta menjadi ancaman bagi  lingkungan dan Hilangnya sanksi pidana bagi perusak lingkungan.

Selengkapnya, berikut bunyi pernyataan sikapnya;

1. Omnibus Law tidak memberi Maslahat pada rakyat karena Omnibus Law akan menyeragamkan kebijakan pusat dan daerah untuk menunjang iklim investasi dan menggendutkan kantung-kantung bisnis pengusaha serakah

2. Mendzalimi para pekerja, karna Pemutusan Hubungan Kerja akan terjadi secara masif karena RUU Omnibus Law Cipta kwrja mengisyaratkan pemberi kerja untuk melakukan PHK sepihak.

3. Memiskinkan Petani, karna RUU Cipta Kerja mempengaruhi terjadinya perubahan sosial masyarakat yang sebelumnya petani menjadi pekerja upahan,serta lahan pertanian akan terkikis.

4. Melanggar Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karna penyusunan RUU Cipta Kerja menutup rapat-rapat ruang partisipasi publik dalam perumusannya dan hanya melibatkan kelompok elit pengusaha saja.

5. Merugikan pekerja perempuan karena dihapuskannya cuti haid bagi pekerja perempuan dan tidak ada perlindungan hukum oleh perusahaan terhadap pekerja perempuan yang mengalami tindakan kekerasan seksual di tempat kerja.

6. Merusak lingkungan dan Hilangnya sanksi pidana bagi perusak lingkungan. RUU Cipta kerja berpotensi membuat kerusakan lingkungan semakin parah dan memungkinkan maraknya bencana lingkungan.

7. Menjadikan Lembaga pendidikan sebagai lahan bisnis,karena lembaga pendidikan akan semakin leluasa dalam menentukan kebijakannya, termasuk membuka ruang investasi dan pelibatan pengusaha yang berakibat pada semakin mahalnya biaya pendidikan dan semakin sulitnya masyarakat mengakses pendidikan.

Adapun organisasi yang tergabung dalam santri Makassar ini adalah;  Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Makassar, PMII Metro Makassar, GUSDURian Makassar, Kader Hijau Muhammadiyah, Forum Mahasiswa Nahdlatul Ulama  Unhas dan Formakar .