Liputan Khusus

Suara Bising di Tengah Pandemi Corona

Suara Bising di Tengah Pandemi Corona

Keterangan Gambar : Ilustrasi, walubi.or.id

Seputarsulawesi.com, Makassar- Pandemi Corona tampak secara nyata telah menimbulkan berbagai masalah. Hal itu tidak hanya terlihat saat pemberlakuan PSBB, tapi juga maraknya suara bising mencuat ke publik saat pembagian Bantuan Sosial (Bansos) digelar.

Pembagian Bansos, baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pusat, maupun dengan menggunakan anggaran dana desa, sama-sama berujung masalah.

Baca juga: Kadis Kominfo Sulbar Serahkan 170 Paket Sembako ke Warga yang Terdampak Covid-19

Akibatnya, suara bising tak hanya nyaring karena kekhawatiran dan resah dengan penyebaran Corona, tapi juga soal bantuan.

Pantauan Seputarsulawesi.com, kisruh penerima BLT di masa pandemi  itu pun kian menyesakkan, dan itu tidak hanya terjadi dalam interaksi sosial masyarakat, tapi juga di jejaring media sosial, sebab mereka yang tak terima keadaan itu, mengunggah kasus tersebut.

Meski perilaku seperti ini tak kedengaran nyaring di telinga, namun komentar-komentar bernada satir, berang dan keras cukup ramai berseliwerang di jejaring media sosial. Apalagi komentar-komentar itu, tidak jarang diiringi dengan tudingan kecurangan, manipulasi dan nepotisme.

Akibatnya, Bansos yang sejatinya hadir untuk menjadi solusi di tengah kesulitan hidup akibat pandemi Corona, pun berubah menjadi masalah baru. 

Kisruh itu terjadi tak jauh dari persoalan akurasi data yang kemudian berdampak pada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Fakta-fakta yang terjadi di lapangan ditemukan bahwa ada warga yang mendapat bantuan, meski ia berstatus PNS dan bagian dari aparat desa.

Demikian pula, ada warga yang sudah meninggal dunia, pun masih terdaftar sebagai penerima Bansos. Sementara mereka yang layak menerima bantuan, tidak jarang luput dari daftar penerima.

Fenomena lain yang mengakibatkan kekisruhan itu adalah ketidakjujuran para penerima bantuan dan pencatat data. Misalnya, penerima bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data penerima Bansos lain, seperti BLT DD.

Sementara data BLT DD yang tercantum adalah data Kepala Keluarga, berbeda dengan Bansos lain, terkadang nama yang tercantum adalah anggota keluarga.

“Ini repotnya, dan celah ini yang kemudian membuat beberapa warga yang terdata menyembunyikan informasi bahwa mereka menerima Bansos lain di luar BLT DD,” jelas Tenaga Ahli Program Inovasi Desa KPW 5 Provinsi Sulbar, Muhammad Subair.

Untuk mengantisipasi hal ini, Subair menyarankan pentingnya sinkronisasi dan transparansi data dilakukan di tingkat kabupaten, guna mengantisipasi agar kejadian yang sama tidak terus berulang.

Soal sinkronisasi dan transparansi data, ada begitu banyak pihak menyarankan agar pemerintah dan penyalur bantuan belajar ke KPUD.

Meski pihak KPUD sendiri mengakui bahwa persoalan akurasi data tidak mungkin 100 persen valid. Namun dari segi transparansi data, KPU layak dijadikan panutan.

Jika ditelusuri lebih jauh, mekanisme transparansi data ini tidak terjadi pada BLT, jika pun ada, itu tidak masif dilakukan, sehingga pembagian bantuan sosial kerapkali berujung masalah, dan tak jarang membuat suasana bising di Tengah Pandemi Corona ini.

Baca juga: Bansos, Kisruh Sosial yang Tak Berkesudahan