Opini

WTP dan Kesejahteraan Bangsa

WTP dan Kesejahteraan Bangsa

Oleh: Muhammad Aras Prabowo

Mahasiswa Pascasarjana Univ. Mercu Buana Jakarta

Baca juga: Tanjung Ngalo, Destinasi Wisata Mamuju Mirip Pantai Bali

Kesejahteraan bangsa bagi sebuah Negara adalah hal yang sangat penting. Pasalnya salah satu contoh yang menjadi tolok ukur kemajuan Negara, yaitu kesejahteraan bagi para rakyat. Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan menurut para ahli, Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik, definisi tersebut diungkapkan oleh Walter Ferdinand Friedlaender salah seorang sejarawan seni asal Jerman.

Mewujudkan kesejahteran dalam sebuah bangsa tentu memiliki proses yang harus terencana. Kesejahteraan tidak terjadi begitu saja dengan waktu yang singkat, proses demi proses harus dilalui untuk mewujudkan impian tersebut. Perencanaannya harus tersusun secara sistematis dan terukur. Perencanaannya harus dibagai menjadi dua, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang.

Aspek-aspek dalam kesejateraan atau keadaan sejahtera adalah keamanan, keselamatan, ketenteraman dan kesehatan jiwa dalam masyarakat. Aspek tersebut harus berjalan beriringan dalam sebuah perencanaan. Setiap masyarakat memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan kesejateraan bangsa, namun dalam sebuah Negara, pemerintahlah yang paling bertanggungjawab akan hal tersebut.

Pemimpin Negara, Presiden kalau di Indonesia adalah penanggungjawab penuh untuk kesejateraan bangsa. Lawat kabinet kerjanya yang terseber diseluruh kementeriaan diharapkan dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat. Perencanaan dan sinergitas lintas kementerian sangat menentukan pembangunan untuk kesejateraan bangsa. Tapi, ketika para pemegang amanah menyeleweng dan tidak memiliki rasa tanggungjawab akan hal tersebut, maka kesejateraan hanyalah ucapan dan janji belaka untuk masyarakat.

Tingginya angka korupsi di Indonesia, merupakan salah satu penghambat untuk mewujudkan kesejateraan bangsa, baik korupsi dalam bentuk penggelapan dana maupun korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Hal inilah yang sering merongrong bangsa ini, meskipun Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja keras dalam melawan dan memberantas kasus tersebut. Tapi masih saja para pejabat yang tidak bertanggunjawab, tidak sadar dan merasa tidak berdosa dalam melakukan kasus kriminal yang menghambat kesejateraan bangsa.

BPK sebagai lembaga Negara yang bertugas dalam pemeriksaan keuangan diharapkan dapat memperkecil penyalahgunaan dana dengan korupsi dan penyelewengan wewenan dalam jabatan, khususnya kaitannya dalam pengelolaan anggaran. Instansi diharapkan agar menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran.

Joko Widodo sebagai Presiden terus mengingatkan para kabinet kerjanya, agar instansi yang mereka pimpin mendapat predikat yang baik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden menjanjikan untuk melakukan penambahan anggaran kepada setiap instansi apabila mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Berdasarkan laporan dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 mendapatkan predikat WTP.  LKPP 2016 telah disajikan secara wajar untuk seluruh aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dikutip di Kompas.com. Meskipun mendapat predikat WTP, namun beberapa ketimpangan masih terjadi di tengah masyarakat. Artinya, kata sejahterah belum bisa disandingkan dengan realitas sosial masyarakat saat ini.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) adalah salah satu lembaga pemerintahan yang meraih predikat WTP dari BPK. Namun, dibeberapa pemberitaan, media baik elektronik dan cetak menunjukkan masalah masih saja terjadi dalam pelaksanaannya. Mulai dari penolakan pasien dirumah sakit tertentu sampai dengan penelantaran pasien yang menggunakan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Selanjutnya, lembaga kementerian yang meraih predikat WTP adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kembali media tidak ketinggalan mengulas informasi-informasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa, khususnya mengenai penuntasan kemiskinan.

Ada apa dengan WTP??? Kok telah mendapatkan predikat tersebut, tapi masih saja menyisahkan masalah-masalah diwilayah out put program. Seharusnya WTP tidak hanya sekedar menilai kewajaran suatu laporan keuangan dari aspek materil. Bagi penulis, WTP itu harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat, tidak hanya menjadi buah bibir bagi pimpinan dan instansi tertentu. WTP tidak boleh hanya dijadikan prestasi belaka bagi instansi pemerintahan. WTP harus terjiwai sampai dengan pelaksanaan program dan out put dari program tersebut.

Setiap instansi tidak boleh menjadikan WTP sebagai satu-satunya tolak ukur dalam keberhasilan pimpinan instansi. Tapi, hakikat dari WTP harus diwujudkan mulai dari perencanaan program sampai dengan out put yang dihasilkan. Tentunya hasil yang dicapai harus melahirkan kesejahteraan bagi bangsa. WTP bukan hanya sebagai tolak ukur pelaporan keuangan. WTP adalah social of control dalam pelaksanaan program untuk kesejateraan dalam sebuah bangsa.